JAKARTA, Cobisnis.com – Ratusan truk bantuan kemanusiaan kembali memasuki Gaza pada Rabu, seiring dengan dimulainya kembali persiapan Israel untuk membuka penyeberangan utama Rafah, setelah adanya jeda akibat sengketa pengembalian jenazah para sandera yang sempat mengancam perdamaian gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas.
Sebelumnya, Israel mengancam akan menutup Rafah dan mengurangi pasokan bantuan karena menilai Hamas terlalu lambat dalam mengembalikan jenazah para sandera, memperlihatkan betapa rentannya kesepakatan yang telah menghentikan dua tahun perang di Gaza dan membebaskan seluruh sandera hidup yang ditahan Hamas.
Namun, setelah Hamas mengembalikan lebih banyak jenazah pada malam hari, seorang pejabat keamanan Israel menyatakan bahwa persiapan untuk membuka Rafah bagi warga Gaza sedang dilakukan. Pejabat lain menambahkan, sekitar 600 truk bantuan akan dikirimkan ke wilayah tersebut.
SENGKETA SOAL JENAZAH SENDERA
Hamas telah mengembalikan empat jenazah yang dikonfirmasi sebagai sandera tewas pada Senin, dan empat lainnya pada Selasa malam. Namun, otoritas Israel menyebut salah satu dari jenazah itu bukan sandera.
Meskipun ada kemajuan, sengketa ini masih berpotensi menggoyahkan kesepakatan gencatan senjata, di samping sejumlah isu besar lainnya yang belum diselesaikan.
Tahapan selanjutnya dari perjanjian gencatan senjata mengharuskan Hamas untuk melucuti senjata dan menyerahkan kekuasaan, hal yang hingga kini ditolak oleh kelompok tersebut. Hamas justru melakukan penertiban internal bersenjata dan memperlihatkan kekuasaannya lewat eksekusi publik terhadap klan lokal di Gaza.
Masih belum jelas bagaimana Gaza akan dikelola ke depan, siapa yang akan menjadi bagian dari pasukan internasional di wilayah tersebut, serta langkah menuju pembentukan negara Palestina. Saat ini, masih ada 21 jenazah sandera yang belum ditemukan. Sebagai bagian dari kesepakatan, Israel juga wajib mengembalikan jenazah 360 militan Palestina, dengan kelompok pertama sebanyak 45 jenazah telah diserahkan pada Selasa.
MASUKNYA BANTUAN DAN PEMBUKAAN PERBATASAN
Perang telah menyebabkan bencana kemanusiaan besar di Gaza, dengan hampir seluruh penduduknya mengungsi. Laporan badan pangan dunia menyebut kelaparan telah terjadi, sementara fasilitas kesehatan kewalahan.
Video Reuters memperlihatkan rombongan truk pertama bergerak dari sisi Mesir menuju Rafah saat fajar, membawa bahan bakar dan tumpukan bantuan. Meski begitu, belum jelas apakah konvoi tersebut akan menjadi bagian dari 600 truk yang dijadwalkan masuk hari itu. Truk bantuan juga melintasi perbatasan lain seperti Kerem Shalom, setelah pemeriksaan keamanan oleh Israel. Bantuan mencakup makanan, obat-obatan, bahan bakar, gas, serta peralatan perbaikan infrastruktur penting.
Namun, tidak semua pihak mendukung langkah ini. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menentang gencatan senjata, menyebut pemberian bantuan kepada Gaza adalah “aib” dan menegaskan bahwa “terorisme hanya bisa dihapus dengan kekuatan”.
Sementara itu, Rafah dijadwalkan dibuka bagi warga Palestina yang hendak keluar atau masuk Gaza. Namun, warga yang menunggu evakuasi medis mengaku belum mendapat pemberitahuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait izin perjalanan.
KEKERASAN DI GAZA TERUS TERJADI
Sejumlah faksi Palestina mendukung operasi penertiban bersenjata Hamas terhadap klan lokal di Gaza. Kelompok kiri radikal Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) menyebut klan-klan yang diserang sebagai “pusat kejahatan”.
Gencatan senjata yang dirancang Presiden AS Donald Trump memberikan Hamas mandat awal untuk memulihkan ketertiban, namun Trump menegaskan bahwa Hamas akan menghadapi serangan udara jika menolak melucuti senjata.
Sementara itu, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengecam keras eksekusi publik tersebut, menyebutnya sebagai “pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia” setelah video yang menunjukkan eksekusi tujuh orang pria beredar luas.
Pasukan Israel kini telah mundur ke garis kuning di luar kota utama Gaza, sesuai perjanjian gencatan senjata. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa pasukan akan segera menindak setiap pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.
