JAKARTA, Cobisnis.com – Versi baru TikTok Amerika Serikat yang dikendalikan konsorsium investor lokal dan disetujui Presiden Donald Trump memulai langkahnya dengan sejumlah masalah teknis, memicu kecurigaan publik soal potensi sensor terhadap konten kritis terhadap pemerintahan.
Aplikasi berbagi video populer itu dilaporkan mengalami gangguan selama beberapa hari terakhir. Di tengah spekulasi di media sosial bahwa gangguan tersebut berkaitan dengan upaya menekan kritik terhadap Trump, pihak TikTok menegaskan bahwa masalah tersebut murni bersifat teknis.
Menurut TikTok, gangguan dipicu oleh pemadaman listrik di pusat data milik Oracle, salah satu investor utama dalam entitas TikTok AS. Oracle juga mengonfirmasi bahwa pemadaman tersebut disebabkan oleh cuaca ekstrem yang berdampak pada salah satu pusat datanya.
“TikTok telah membuat kemajuan signifikan dalam memulihkan layanan, meskipun beberapa pengguna masih mungkin mengalami kendala teknis, termasuk saat mengunggah konten,” kata perusahaan pada Selasa pagi.
Oracle menambahkan bahwa pihaknya bersama TikTok tengah bekerja cepat untuk menuntaskan dampak dari gangguan tersebut.
Meski demikian, kecurigaan publik terlanjur meluas. Sejumlah politisi Partai Demokrat memanfaatkan momentum ini untuk menyoroti struktur kepemilikan baru TikTok di AS.
Gubernur California Gavin Newsom menyatakan akan meluncurkan penyelidikan terkait dugaan sensor terhadap konten yang mengkritik Presiden Trump. Kantor Newsom mengklaim telah menerima dan mengonfirmasi laporan tentang pembatasan jangkauan konten bernada kritis.
“Sudah waktunya dilakukan investigasi,” ujar Newsom, seraya meminta Jaksa Agung California Rob Bonta menilai apakah praktik tersebut melanggar hukum negara bagian.
Kontroversi ini muncul setelah kesepakatan yang diminta Kongres AS dan dimediasi Trump, di mana konsorsium investor non-Tiongkok mengambil alih sebagian besar operasi dan data pengguna TikTok di AS. Investor Amerika, termasuk Oracle yang dipimpin Larry Ellison sekutu dekat Trump menguasai sekitar 80% entitas baru, sementara ByteDance mempertahankan sisanya.
Sejumlah pihak mengkhawatirkan TikTok versi AS akan mengalami “perombakan politik” serupa dengan perubahan yang dilakukan Elon Musk terhadap Twitter setelah diakuisisi dan berganti nama menjadi X.
Akhir pekan lalu, sejumlah pengguna dan figur publik, termasuk selebritas besar, mengeluhkan video mereka yang mengkritik kebijakan imigrasi Trump tertahan dalam proses peninjauan atau mengalami penurunan drastis jumlah penonton. Isu ini semakin memanas setelah beredarnya konten terkait penembakan fatal di Minneapolis yang memicu kemarahan publik.
Menanggapi tuduhan tersebut, TikTok menegaskan bahwa masalah terjadi akibat kegagalan sistem berantai pasca pemadaman listrik dan tidak terkait kebijakan moderasi konten.
“Kami berkomitmen mengembalikan TikTok ke kapasitas penuh secepat mungkin,” ujar perusahaan.
Dalam perkembangan lain, TikTok juga menyelidiki keluhan pengguna terkait kegagalan pengiriman pesan langsung yang memuat kata tertentu, termasuk “Epstein”, meski perusahaan menyatakan tidak memiliki aturan yang melarang penggunaan kata tersebut.
Kontroversi ini dinilai sebagai kebalikan dari tudingan “shadow banning” yang sebelumnya kerap disuarakan kelompok konservatif pada era pemerintahan Biden narasi politik yang kini kembali berbalik arah.
