Cobisnis.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta strategi percepatan pengentasan kemiskinan agar terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran supaya jelas peran siapa melakukan apa, pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 4 Maret 2020.
Presiden menyampaikan, saat ini intervensi dari kementerian/lembaga (K/L) dari sisi program juga semuanya menyasar untuk mengentaskan kemiskinan, baik yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu sembako.
“Bagaimana intervensi dari sisi program untuk income generating warga miskin, baik itu yang namanya KUR, Mekaar, Bank Wakaf Mikro, Dana Desa, UMi saya kira semuanya bisa disasar ke sana,” tutur Presiden.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan tentang pengentasan kemiskinan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Corporate Social Responsibility (CSR) swasta.
“Juga yang berkaitan dengan BUMN dan swasta. Ada BUMN PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), ada CSR sektor swasta semuanya harus diarahkan ke arah ini. Kalau ini betul-betul bisa kita lakukan terkonsolidasi, saya yakin akan bisa kita lakukan,” tegasnya seperti dikutip Cobisnis.com dari situs Sekretariat Kabinet (Setkab).
Berdasarkan standar angka kemiskinan internasional yang digunakan Bank Dunia, sambung Presiden, jumlah penduduk sangat miskin saat ini sebanyak 9,9 juta jiwa atau 3,371 dari jumlah penduduk Indonesia.
“Oleh sebab itu, kita bisa fokus menangani terlebih dahulu yang 9,91 jiwa ini. Karena itu data tentang siapa dan dimana warga kita ini harus betul-betul akurat, sehingga program bisa disasarkan tepat pada kelompok sasaran yang kita inginkan,” urainya.
“Dan kita harapkan nanti di 2024, untuk kemiskinan ekstrem ini bisa kita berada pada posisi 0 (nol),” pungkas Presiden.
