Cobisnis.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus berupaya menyempurnakan skema pemberian stimulus untuk dunia usaha agar semakin efektif dalam menjalani pemulihan di tengah pandemi Covid-19.
Pemerintah telah menggunakan APBN sebagai instrumen untuk membantu dunia usaha. Misalnya dengan memberikan insentif perpajakan dan kredit berbunga rendah.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga selalu terbuka menerima masukan dari dunia usaha mengenai stimulus yang paling dibutuhkan.
“Dunia usaha kami berikan insentif perpajakan dan modal kerja untuk usaha. Ini perlu disempurnakan dan kami akan melakukan komunikasi koordinasi dengan pelaku ekonomi maupun keuangan sehingga bisa memulihkan ekonomi,” kata Sri Mulyani dilansir DDTC, Senin (14 Desember 2020).
Pemerintah telah menganggarkan dana Rp695,2 triliun untuk penanganan masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat Covid-19. Dari dana tersebut, pemerintah menganggarkan Rp120,6 triliun untuk insentif pajak dan Rp62,22 triliun untuk pembiayaan korporasi.
Insentif pajak meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh Pasal 22 impor, serta pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Selain itu, ada insentif pajak pertambahan nilai (PPN) DTP. Sementara dari sisi pembiayaan korporasi, pemerintah memberikan penjaminan kredit bagi dunia usaha.
Menurut Sri Mulyani, pengalokasian dana PEN masih akan berlanjut hingga tahun depan walaupun nominalnya tidak sebesar tahun ini. Misalnya, untuk insentif pajak, pemerintah hanya mengalokasikan Rp20,4 triliun atau setara 16,9% dari pagu tahun ini.
“Terutama menormalisasi pinjaman di bank atau kredit untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah telah mengalokasikan dana PEN 2021 dengan total Rp356,5 triliun. Selain insentif perpajakan bagi pelaku usaha senilai Rp20,4 triliun, ada anggaran penanganan kesehatan Rp25,4 triliun, perlindungan sosial Rp110,2 triliun, dukungan untuk kementerian/lembaga dan pemda Rp136,7 triliun, dukungan UMKM Rp48,8 triliun, serta pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun.
