JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti masih belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah. Hal tersebut masih terlihat dari rendahnya nilai reformasi birokrasi pemerintah daerah yanh sebagian besar masih double (CC) dan C.
“Kita melaksanakan observasi dari sejak 2004 hingga 2021 saat ini belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9/2021).
Salah satu contoh tata kelola pemerintah daerah yang belum optimal adalah soal belanja daerah, dimana kata Sri Mulyani pemda selalu main sendiri dalam menjalankan program belanja daerah.
“Sehingga tidak berdiri sendiri namun harusnya bersinergi dan sinkron dengan nasional sehingga hasilnya jauh lebih baik,” katanya.
Padahal kata Sri Mulyani di era otonomi daerah kapasitas daerah lakukan urusan pemerintah yang telah diserahkan jadi faktor penting di dalam capai tujuan bernegara.
Meski pemerintah pusat sudah melakukan desentralisasi fiskal alias otonomi daerah sejak tahun 2004.
Bendahara Negara ini menyebut, belum optimalnya tata kelola terlihat dari disparitas kinerja Pemda di masing-masing daerah.
Begitu pula adanya isu transparansi dan integritas kepala daerah.
“Meski demikian kita ketahui terdapat variasi dan disparitas dari daerah ini, dapat ditandai dengan berbagai indikator setelah kita melaksanakan uu desentralisasi atau otonomi daerah dan juga dari sisi keuangan negara dan hubungannya dengan keuangan daerah,” paparnya.
