JAKARTA –Cobisnis.com Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa pengelolaan keuangan negara (APBN) disusun dengan turut memperhatikan peluang dan tantangan ekonomi hijau dalam isu perubahan iklim atau biasa disebut climate change fiscal framework.
“Pertama dari sisi penerimaan negara atau perpajakan. Pemerintah menggunakan regulasi perpajakan untuk bisa memberikan insentif bagi dunia usaha agar kemudian melihat kesempatan di dalam investasi di perekonomian hijau sebagai suatu kesempatan atau peluang yang baik,” ujarnya dalam webinar hari ini, Selasa, 22 Februari.
Menurut Menkeu, salah satu yang menjadi langkah konkrit adalah rencana pemberlakuan pajak karbon. Katanya, pajak karbon dapat mendorong perilaku dari kegiatan ekonomi terutama sektor swasta untuk menginternalisasi kegiatan ekonomi dalam bentuk carbon emission di dalam hitungan investasi.
“Ini adalah tools APBN yang baru. Kami akan tentu akan terus berkomunikasi dan berdiskusi dengan seluruh stakeholder, termasuk dunia usaha, untuk benar-benar bisa meningkatkan investasi di bidang-bidang yang ramah lingkungan,” tutur dia.
Lebih lanjut, untuk mendukung climate change melalui APBN diterapkan melalui sisi belanja, baik belanja barang maupun belanja modal. Dalam hal ini, Kemenkeu memperkenalkan climate budget tagging atau penandaan anggaran pemerintah yang didedikasikan untuk perubahan iklim.
“Climate budget tagging ini telah kita kembangkan sejak tahun 2016 dan bahkan sekarang pemerintah, pemerintah pusat dalam hal ini mulai memperkenalkan climate budget tagging ini ke tingkat pemerintah daerah,” ucapnya.
Adapun, instrumen lain dalam APBN yakni melalui sisi pembiayaan atau disebut below the line. Disebutkan jika Kemenkeu telah mengembangkan green bond, baik yang sifatnya konvensional maupun sukuk.
“Ini adalah cara untuk mendiversifikasikan pembiayaan di satu sisi dari sisi APBN namun di sisi lain juga meningkatkan komitmen yang nyata mengenai kegiatan-kegiatan yang bersifat green dan mencapai sustainable development goal,” jelas dia.
Sebagai informasi, komitmen RI untuk mengatasi ancaman perubahan iklim terus diupayakan melalui instrumen-instrumen keuangan negara agar membantu transmisi dari perekonomian Indonesia menuju perekonomian yang semakin hijau.
“Kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, menumbuhkan perekonomian, namun tetap menjaga bumi kita bersama, menjaga dari kemungkinan ancaman perubahan iklim yang sangat katastropik,” tutup Menkeu Sri Mulyani.
