JAKARTA, Cobisnis.com – Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menanggapi laporan dugaan ijazah doktor palsu milik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani. Ia menegaskan bahwa sebagai pejabat publik, Arsul seharusnya memberikan penjelasan terbuka agar publik tidak terus berspekulasi.
Tandra menyampaikan bahwa seorang hakim konstitusi memiliki tanggung jawab moral untuk bersikap transparan. Isu yang menyangkut integritas, menurutnya, hanya bisa diredam jika dijawab langsung oleh orang yang dituduh.
Ia juga menilai verifikasi keaslian ijazah sebenarnya bukan proses yang rumit. Mekanismenya jelas, dan institusi pendidikan bisa memberikan konfirmasi secara resmi. Karena itu, Tandra melihat tak ada alasan bagi pejabat publik untuk menunda klarifikasi.
Sementara itu, ia menanggapi pernyataan Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, yang mempertanyakan alasan pelapor membawa isu ini ke Bareskrim. Tandra mengatakan pelapor memilih jalur hukum karena ingin memastikan proses berjalan objektif.
Legislator Partai Golkar itu menegaskan DPR tidak bisa mengambil alih proses verifikasi. Menurutnya, lembaga legislatif harus menjaga asas praduga tak bersalah dan tidak boleh memvonis seseorang sebelum ada bukti yang valid.
“Gini loh, bagaimana kita DPR bisa membuka, kita kan ndak boleh dong, praduga bersalah itu nggak boleh kita, ya kan,” ujar Tandra. Ia menegaskan bahwa DPR harus tetap berada di posisi netral untuk menjaga kepercayaan publik.
Tandra menambahkan bahwa jika DPR ikut membuka atau menelusuri dokumen, langkah itu berpotensi dianggap politisasi. Ia menilai situasi tersebut justru akan memunculkan kegaduhan baru dan memperkeruh suasana politik nasional.
“Akhirnya kepolisian dong ya kan, pelapornya ada dugaan begitu, beliau dateng klarifikasi, ya toh. Kalau lembaga DPR nanti takut dipolitisir lagi ya kan,” sambungnya. Ia menekankan bahwa jalur hukum adalah mekanisme paling aman.
Isu yang melibatkan hakim konstitusi ini turut menyita perhatian publik di tengah meningkatnya sorotan terhadap integritas lembaga peradilan. Dugaan pemalsuan ijazah, meskipun masih berupa laporan, membawa dampak politik yang tak kecil.
Tandra berharap proses penyelidikan dapat berlangsung cepat dan terbuka. Ia menilai kejelasan kasus ini penting untuk menjaga kepercayaan terhadap MK sekaligus memastikan pejabat publik tetap memegang standar integritas tertinggi.
