JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurut Sri Mulyani, partisipasi masyarakat sebagai pembayar pajak memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan uang negara. Bagi penerima manfaat bansos, transparansi ini memungkinkan mereka memahami bahwa bantuan yang mereka terima didanai oleh APBN.
“Masyarakat juga akan ikut, tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa,” ungkap Sri Mulyani dalam acara Peresmian Rumah Susun Jayapura yang disiarkan melalui YouTube Kementerian Keuangan pada Sabtu (3/2/2024).
Bagi mereka yang tidak mampu dan menerima bantuan dari pemerintah, Sri Mulyani menekankan pentingnya mereka mengetahui asal-usul uang yang digunakan untuk bantuan tersebut.
Menurut Menteri Keuangan, bansos merupakan salah satu instrumen keuangan negara yang membantu masyarakat dengan ekonomi lemah. Dengan mengandalkan pajak dan pendapatan negara lainnya, APBN dapat menciptakan keadilan ekonomi yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sri Mulyani juga menyatakan bahwa peningkatan anggaran bansos merupakan upaya APBN untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Selain itu, pemerintah juga fokus pada penguatan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dukungan terhadap sektor perumahan, dan berbagai agenda pembangunan, termasuk penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalam konteks tahun 2024, Bendahara Negara menegaskan bahwa APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber dan memberikan stimulus bagi perekonomian nasional, sekaligus mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian dan perlambatan global.
