JAKARTA, Cobisnis.com – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terus memperkuat koordinasi dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera, khususnya Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Kamis (15/1/2026).
Rapat koordinasi tersebut membahas berbagai aspek penanganan pascabencana, mulai dari pendataan dampak bencana, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, hingga perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta layanan pemerintahan. Dalam kesempatan itu, ditegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait agar proses pemulihan berjalan efektif, terarah, dan tepat sasaran.
Keberadaan posko rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi salah satu fokus utama dalam percepatan pemulihan. Posko diharapkan mampu menyajikan informasi kegiatan secara detail, memantau progres pelaksanaan di lapangan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terkini. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan wilayah terdampak.
Selain aspek teknis, rapat juga menekankan pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang terkoordinasi. Informasi terkait penanganan pascabencana diharapkan dapat disampaikan secara konsisten, jelas, dan akurat kepada masyarakat, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipantau secara terbuka serta meningkatkan kepercayaan publik.
Terkait komunikasi publik di Aceh, Menteri Dalam Negeri menugaskan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai contact person utama dalam penyampaian informasi penanganan pascabencana yang terintegrasi dengan Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital. Mendagri juga menunjuk Safrizal ZA sebagai penanggung jawab komunikasi publik di Aceh. “Untuk komunikasi publik di Aceh, posko harus secara spesifik menampilkan kegiatan yang dilakukan di Aceh dengan progres harian. Contact person-nya Pak Safrizal, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, mantan Penjabat Gubernur Aceh periode 2024–2025 yang juga putra daerah Aceh,” ujar Mendagri.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA menyatakan kesiapan untuk mengoptimalkan peran posko rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pusat data, koordinasi, dan informasi publik. Ia menegaskan bahwa jajarannya siap memperkuat pengelolaan data serta koordinasi lintas sektor guna memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan kepada pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan Satuan Tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak sehingga aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan dapat kembali berjalan normal.
