Cobisnis.com – PT Bank Negara Indonesia (BNI) siap melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda melakukan perubahan pengurus perseroan. Namun tidak sedikit para pegawai BNI yang khawatir bila direksi BNI yang baru terbentuk harus kembali dirombak signifikan.
Pegawai BNI mengkhawatirkan situasi dan kondisi perbankan di seluruh dunia masih menantang akibat pandemi Covid-19. Sehingga akan lebih efektif bila susunan pengurus perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kementrian BUMN dapat lebih fokus menjalankan fungsinya. “Susunan direksi sekarang belum setahun, dan itu pilihan dari pemerintah. Saat ini kita harus fokus meningkatkan produktivitas perusahaan dan mendukung pengembangan ekonomi nasional di masa yang penuh tantangan saat ini,” ujar salah seorang pegawai BNI.
Secara kinerja BNI pada semester I-2020, masih tetap tumbuh. Perseroan masih mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 4,4% menjadi Rp 880,12 triliun. Hal ini didorong oleh pertumbuhan kredit sebesar Rp5% menjadi Rp 576,78 triliun. Sedang Dana pihak ketiga tumbuh sebesar 11,3% (yoy) menjadi Rp 662,38 triliun. Bahkan, rasio dana murah BNI membesar.
Salah satu sumber pegawai BNI mengatakan terdapat beberapa ospi yang dapat terjadi dalam RUPSLB. Salah satunya merombak anggota direksi. Khususnya Wadirut Anggoro E. Cahyo yang kabarnya akan dipindah ke BUMN lain di luar sektor keuangan. Sementara penggantinya dari jajaran direksi BNI yang saat ini telah menjadi bagian pengurus perusahaan.
Kabar lainnya, Herry Sidharta akan diganti oleh pendatang baru dari luar BNI dengan berbagai opsi nama yang muncul.
Saat ini komposisi susunan direksi BNI yang masih baru menduduki posisi masing-masing telah melaksanakan tugasnya melalui berbagai inisiatif agar BNI tetap produktif dimasa pandemi Covid-19.
Akan sangat disayangkan jika susunan pengurus perusahaan yang masih baru tersebut akan dilakukan perombakan lagi, apalagi jika perubahan tersebut dikaitkan dengan penggantian Dirut BNI.
Direksi yang baru tujuh bulan bekerja ini membuktikan hasilnya sudah cukup baik. Namun isu pergantian tidak memberi ketenangan kerja bagi direksi. Apalagi itu berasal dari Mandiri. Bagaimana citra pemerintah bila semua pimpinan Bank Himbara berasal dari Mandiri.
Ketika tiga skenario ini dikonfirmasikan ke Kementerian BUMN, tidak ada jawaban. Pendeknya, Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham dari BNI tidak memberi jawaban, apakah hasil RUPSLB siang ini ada pergantian Dirut BNI atau tidak. Namun, kemungkinan besar skenario satu dan dua akan terjadi.
Sebelumnya Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani mengatakan saat ini fenomena krisis terjadi dalam rentang waktu yang lebih pendek, tidak hanya 10 tahunan ataupun 5 tahunan, tapi sudah mulai ada yang 2 tahunan. Karena itu perhatian harus penuh pada perlindungan konsumen bukan yang lain.
“Dengan melihat fenomena krisis yang terjadi makin lama itu semakin pendek, maka market conduct yang harus diperbaiki di dalam regulasi, karena disana ada consumer protection,” ujar Aviliani.
Jika terjadi krisis, kata Aviliani, maka sektor keuangan harus jadi perhatian, karena kalau terjadi sesuatu pada sektor keuangan akan berdampak pada krisis secara besar di negara itu. Namun, untuk kondisi saat ini meskipun terjadi Covid-19, kinerja bank rata rata masih baik.
Menurutnya, sebaiknya upaya pemerintah lebih difokuskan untuk melakukan penguatan terhadap otoritas dan kewenangan masing-masing lembaga untuk menjaga kestabilan sistem keuangan.
