JAKARTA, Cobisnis.com – Ribuan pelajar SMA di Prancis menggelar demonstrasi besar besaran dalam sepekan terakhir. Aksi tersebut melibatkan pelajar dari setidaknya 1.200 sekolah dan diwarnai pemblokiran pintu masuk sekolah di sejumlah kota.
Demonstrasi juga memicu bentrokan dengan aparat keamanan di beberapa wilayah. Polisi merespons sejumlah aksi dengan menembakkan gas air mata.
Pemerintah Prancis mengakui sejumlah keluhan pelajar dapat beralasan, tetapi menilai kekerasan tidak dapat dibenarkan. Pemerintah juga menuding kelompok kiri garis keras menunggangi aksi pelajar yang berlangsung di berbagai wilayah.
Di sisi lain, polisi mendapat kecaman karena dinilai menggunakan kekuatan secara berlebihan terhadap demonstran yang sebagian besar berusia sekitar 14 hingga 18 tahun. Kementerian Dalam Negeri menyebut lebih dari 5.000 orang telah ditangkap sejak demonstrasi dimulai pada Senin.
Menteri Pendidikan Prancis Édouard Geffray mengatakan sekitar 735 lembaga pendidikan terdampak aksi tersebut. Serikat pelajar juga menyatakan aksi lanjutan akan digelar pada Selasa, 6 Oktober.
Salah satu tuntutan utama pelajar berkaitan dengan kekurangan guru dan tenaga pendukung di sekolah. Kementerian Pendidikan menemukan hampir 10% jam pelajaran di sekolah menengah negeri tidak terlaksana selama tahun ajaran 2024 sampai 2025.
Sekitar 7,5% dari jam pelajaran yang hilang tersebut disebut terjadi karena sekolah tidak berhasil mendapatkan guru pengganti. Kondisi ini membuat pelajar menilai sekolah mereka kekurangan sumber daya untuk menjalankan kegiatan belajar secara layak.
“Sekolah kami saat ini lumpuh karena kekurangan sumber daya dan guru, serta kurangnya meja,” kata seorang siswa kepada AFP.
Keluhan lainnya berkaitan dengan fasilitas sekolah. Sejumlah siswa menyebut ruang kelas terlalu padat, kekurangan kursi, toilet yang tidak memadai, kebocoran air, hingga bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.
Seorang siswa berusia 15 tahun di Pantin, pinggiran Paris, mengatakan satu kelas dapat berisi 35 siswa dan tidak memiliki cukup kursi. Siswa berusia 17 tahun di Strasbourg juga mengeluhkan kondisi ruang kelas yang tidak nyaman ketika suhu mencapai 35 derajat Celsius.
“Kami tidak memiliki perawat maupun pengawas, dan yang mereka lakukan untuk kami hanya mengambil ponsel kami,” kata seorang siswa.
Pelajar juga menyoroti persoalan pendanaan dan sumber daya untuk menghadapi suhu tinggi di sekolah. Seorang siswa berusia 19 tahun mengatakan anak muda hanya ingin belajar dalam kondisi yang layak.
Selain kondisi sekolah, demonstran menyuarakan ketidakpuasan terhadap sistem pendaftaran universitas daring Parcoursup. Sistem tersebut dinilai menjadi sumber stres dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan.
Namun, tuntutan pelajar tidak sepenuhnya sama di setiap wilayah. Menteri Pendidikan Geffray menyebut tidak adanya tuntutan nasional menjadi salah satu kesulitan pemerintah dalam memahami akar keresahan para pelajar.
“Salah satu kesulitan dalam gerakan ini adalah tidak adanya tuntutan nasional. Semuanya bermula dari tuntutan-tuntutan lokal,” kata Geffray pada Jumat.
