JAKARTA, Cobisnis.com – Ribuan pelajar dan pemuda melakukan aksi demonstrasi di berbagai kota di Jerman pada Kamis (06/03). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah yang ingin memperkenalkan kembali kebijakan wajib militer.
Di Berlin, para demonstran berkumpul di kawasan Potsdamer Platz sebelum melakukan long march di pusat kota.
Menurut kepolisian, sekitar 3.000 orang ikut serta dalam aksi tersebut. Namun penyelenggara menyebut jumlah peserta mencapai 6.000 orang di Berlin dan sekitar 50.000 orang di lebih dari 130 kota di seluruh Jerman.
Salah satu juru bicara Komite Mogok Sekolah, Shmuel Schatz (17), mengatakan ia tidak ingin dipaksa mempertaruhkan nyawanya dalam perang. Menurutnya, dalam skenario terburuk, para pemuda bisa saja dikirim ke medan tempur demi kepentingan industri persenjataan besar seperti Rheinmetall atau ThyssenKrupp.
Pada Desember 2025, pemerintah Jerman memperkenalkan rancangan undang-undang layanan militer baru. Melalui aturan ini, semua pria berusia 18 tahun akan menerima kuesioner mengenai motivasi dan kesiapan mereka untuk bergabung dengan militer Bundeswehr.
Mengisi formulir tersebut diwajibkan bagi laki-laki, sementara perempuan bersifat sukarela.
Jika jumlah sukarelawan dinilai belum mencukupi, pemerintah membuka kemungkinan untuk mengaktifkan kembali sistem wajib militer secara penuh.
Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah personel militer hingga sekitar 260.000 tentara dari saat ini sekitar 180.000 orang. Selain itu, sekitar 200.000 personel cadangan juga direncanakan untuk memperkuat pertahanan.
Komisaris Parlemen untuk Angkatan Bersenjata, Henning Otte dari partai CDU, menyampaikan keraguannya terhadap efektivitas sistem perekrutan yang hanya mengandalkan sukarelawan.
Di sisi lain, organisasi perdamaian mencatat meningkatnya minat masyarakat yang ingin mengetahui cara menolak wajib militer dengan alasan hati nurani.
Konstitusi Jerman sendiri memberikan hak kepada warga negara untuk menolak dinas militer dan menyediakan opsi layanan sipil sebagai alternatif.
Data dari Badan Federal Urusan Keluarga Jerman (BAFzA) menunjukkan bahwa permohonan penolakan wajib militer pada tahun 2025 mencapai 3.867 kasus, meningkat sekitar 72 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sistem wajib militer di Jerman sebenarnya telah diberlakukan selama puluhan tahun, namun dihentikan pada tahun 2011. Meski begitu, aturan tersebut masih dapat diaktifkan kembali apabila parlemen Jerman menyatakan keadaan darurat nasional atau kebutuhan pertahanan.
Untuk menerapkannya kembali, diperlukan persetujuan dua pertiga anggota parlemen Bundestag. Jika kondisi darurat ditetapkan, pria berusia 18 hingga 60 tahun secara teori dapat dipanggil untuk mengikuti dinas militer.
Aksi protes yang berlangsung Kamis ini merupakan mogok sekolah nasional kedua. Sebelumnya, pada Desember 2025, sekitar 55.000 orang juga turun ke jalan di 90 kota untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan serupa.
