JAKARTA, Cobisnis.com — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Menurutnya, kondisi geografis Indonesia membuat sejumlah wilayah memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
Puan menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
“Indonesia masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Karenanya memang dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, Pemerintah itu sudah melakukan mitigasi dan antisipasi untuk melakukan semua hal terkait dengan hal tersebut, antisipasinya itu secara terpadu,” kata Puan, dikutip dari berbagai sumber, Selasa (8/9/2026).
Menurut Puan, upaya mitigasi perlu dilakukan secara berkelanjutan karena bencana alam sulit diprediksi secara pasti, baik terkait lokasi maupun waktu kejadiannya.
“Namun karena ini memang alam, kita tidak bisa melakukan antisipasi dan mitigasi itu di mana, kapan terjadinya, dan kapan selesainya,” lanjut Puan.
Indonesia diketahui berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire. Wilayah tersebut dikenal memiliki aktivitas tektonik dan vulkanik yang tinggi sehingga berpotensi mengalami gempa bumi maupun erupsi gunung api.
Dalam beberapa waktu terakhir, aktivitas vulkanik di sejumlah wilayah Indonesia kembali meningkat. Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda, misalnya, mengalami peningkatan aktivitas yang menyebabkan abu vulkanik tersebar ke sejumlah daerah.
Dampak abu vulkanik tersebut dirasakan di beberapa wilayah, termasuk Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Kondisi itu juga sempat memengaruhi jarak pandang serta aktivitas penerbangan.
Peningkatan aktivitas gunung api juga terjadi di sejumlah daerah dalam waktu yang berdekatan.
Lima gunung api tercatat mengalami erupsi dalam kurun sekitar satu pekan, yakni Gunung Anak Krakatau, Semeru, Ili Lewotolok, Ibu, dan Sinabung.
Situasi tersebut menjadi perhatian Puan. Ia meminta pemerintah tidak hanya merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat kesiapan sejak sebelum bencana datang.
“Keselamatan masyarakat, harus menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan yang diambil perlu diarahkan ke sana,” tegas Puan.
Puan juga mengusulkan adanya koordinasi penanganan bencana yang lebih terintegrasi. Menurutnya, diperlukan satu kepemimpinan yang mampu menyatukan strategi kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Ini sebagai langkah dalam membangun kesiapan nasional dalam menghadapi kebencanaan, termasuk wilayah yang membutuhkan penguatan dan langkah yang lebih antisipatif,” ungkapnya.
Selain memperkuat koordinasi, Puan menilai masyarakat di wilayah rawan bencana perlu mendapatkan jaminan perlindungan yang memadai.
“Bagaimana peringatan bencana diterima tepat waktu, warga dapat segera mencapai tempat aman, kebutuhan dasar tersedia, layanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan, serta keluarga yang kehilangan penghasilan memperoleh penyangga kehidupan,” jelas Puan.
Ia juga menekankan pentingnya penyampaian informasi kebencanaan secara terbuka dan akurat. Edukasi kepada masyarakat dinilai perlu diperluas agar warga memahami langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.
“Dan tentunya keterbukaan informasi serta edukasi kepada masyarakat juga harus digalakkan sekaligus sebagai langkah untuk mencegah informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan kepanikan,” pungkasnya.
