JAKARTA, Cobisnis.com – Rencana pemerintah menerapkan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) menuai sorotan dari para ekonom. Kebijakan ini dinilai belum tentu efektif jika tidak diterapkan secara luas.
Pemerintah tengah mengkaji opsi tersebut sebagai respons atas lonjakan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak dinilai berpotensi membengkakkan anggaran subsidi BBM dalam APBN.
Perkiraan menunjukkan beban subsidi bisa mendorong defisit fiskal hingga Rp 210–340 triliun. Angka ini menjadi tekanan serius bagi keuangan negara, sehingga diperlukan langkah pengendalian konsumsi energi.
Namun, Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad menilai dampak WFH terhadap pengurangan konsumsi BBM tidak akan signifikan. Ia menegaskan kebijakan ini hanya efektif jika melibatkan seluruh sektor, termasuk swasta.
Menurutnya, penerapan WFH di lingkungan pemerintah relatif lebih mudah karena sifat pekerjaan yang lebih fleksibel. Sebaliknya, sektor swasta memiliki tantangan besar karena terkait langsung dengan produktivitas.
Banyak perusahaan tidak bisa begitu saja mengurangi hari kerja dari lima menjadi empat hari efektif. Hal ini berisiko menurunkan output, terutama di sektor industri dan manufaktur yang bergantung pada kehadiran fisik.
Selain itu, tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh. Aktivitas operasional seperti produksi, distribusi, dan layanan langsung tetap membutuhkan mobilitas pekerja.
Jika kebijakan ini dipaksakan ke sektor swasta, Tauhid menilai justru bisa menjadi bumerang bagi perekonomian. Aktivitas ekonomi yang melambat berpotensi menekan pertumbuhan secara keseluruhan.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira. Ia menyebut WFH tidak otomatis menurunkan konsumsi BBM jika perilaku masyarakat tetap bergantung pada kendaraan pribadi.
Aktivitas harian seperti belanja, mengantar anak, atau mobilitas lain tetap memerlukan perjalanan. Tanpa perubahan pola transportasi, konsumsi BBM diperkirakan tidak akan turun secara signifikan.
Bhima menyarankan pemerintah fokus pada kebijakan yang mendorong penggunaan transportasi publik. Salah satu opsi adalah memberikan subsidi langsung, bahkan hingga Rp 1 per perjalanan.
Dengan biaya transportasi yang lebih murah, masyarakat diharapkan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dampaknya dinilai lebih nyata dalam menekan konsumsi BBM secara nasional.
Langkah ini juga berpotensi memberikan efek ganda, yaitu mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi energi. Dalam jangka panjang, kebijakan berbasis perubahan perilaku dinilai lebih berkelanjutan.
