JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Menurutnya, proyek tersebut kini berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang sebelumnya sudah menerima dividen dari BUMN hingga mencapai Rp80 triliun.
“Whoosh itu kan sudah dikelola Danantara. Mereka sudah ambil dividen dari BUMN sampai Rp80 triliun, jadi seharusnya bisa dikelola dari sana,” ujar Purbaya usai melakukan sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).
Ia menilai tidak logis bila APBN harus menanggung beban utang proyek tersebut. “Kalau pakai APBN, agak lucu. Untungnya ke mereka, tapi susahnya ke kita. Kalau sudah ambil dividen, ya harusnya tanggung semua, termasuk beban utang,” tegasnya.
Sebagai informasi, proyek Whoosh memiliki total nilai investasi sebesar US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,54 triliun (kurs Rp16.186 per dolar AS). Dari jumlah itu, 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank, sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham—gabungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).
Utang tersebut kini membebani kinerja keuangan PT KAI, salah satu pihak yang terlibat dalam operasional Whoosh.
Untuk mengatasi hal itu, COO BPI Danantara, Dony Oskaria, menyebut ada dua opsi yang sedang disiapkan: memberikan suntikan dana kepada KAI atau mengambil alih infrastruktur proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
