JAKARTA, Cobisnis.com – Suasana hangat terlihat di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025), saat Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Keduanya membahas sejumlah agenda strategis antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI, terutama terkait alokasi dana dan rencana pembangunan baru di ibu kota.
Pertemuan ini menjadi sinyal awal komunikasi intens antara pemerintah pusat dan Jakarta di bawah kepemimpinan baru. Purbaya, yang baru menjabat Menteri Keuangan sejak 8 September 2025, datang mengenakan batik kuning keemasan dan disambut langsung oleh Pramono di depan pintu Balai Kota.
Dalam suasana ramah, keduanya saling melempar senyum dan jempol sebelum masuk ke ruang tamu gubernur. Namun, di balik kehangatan itu, terselip pembicaraan serius mengenai proyek gedung baru di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, yang diajukan Pemprov DKI.
Purbaya menyinggung proposal ambisius tersebut dengan nada bercanda, namun sarat makna fiskal. Ia menyebut, Kementerian Keuangan siap mendukung proyek itu jika Pemprov DKI bisa memulainya tahun ini. “Kalau bisa bangun tahun ini saya kasih, kalau enggak, saya diemin,” ujarnya dengan nada tegas.
Rencana pembangunan gedung Lot 1 di kawasan SCBD disebut akan menjadi simbol baru Jakarta sebagai kota bisnis modern. Namun, Purbaya menegaskan, dukungan anggaran akan diberikan hanya jika pembangunan dilakukan tepat waktu dan sesuai regulasi fiskal nasional.
Selain proyek gedung, pembahasan juga menyentuh pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Jakarta. Purbaya menjelaskan, pemotongan dilakukan berdasarkan prinsip proporsionalitas, menyesuaikan besarnya kontribusi Jakarta terhadap penerimaan negara. Dengan kata lain, semakin besar pemasukan daerah, semakin besar pula penyesuaian yang diterapkan.
Kebijakan ini, menurut Purbaya, bersifat sementara dan dapat berubah seiring membaiknya kondisi ekonomi nasional. Ia menjanjikan evaluasi ulang pada pertengahan triwulan kedua tahun depan, ketika realisasi pajak negara sudah terukur. Jika penerimaan meningkat, dana akan dikembalikan ke daerah melalui redistribusi fiskal.
Namun, pengembalian tersebut tak tanpa syarat. Purbaya menegaskan bahwa belanja daerah harus tetap tertib dan sesuai ketentuan. “Kalau lebih, saya redistribusi lagi ke daerah, tapi belanjanya jangan melenceng,” katanya, menekankan pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Jakarta dalam menyeimbangkan ambisi pembangunan dan disiplin fiskal. Di tengah tekanan pemotongan DBH, proyek strategis seperti gedung SCBD menjadi ujian komitmen Pemprov DKI dalam menjaga kepercayaan pemerintah pusat.
Kehangatan senyum antara Purbaya dan Pramono mencerminkan diplomasi fiskal yang hati-hati, di mana ambisi Jakarta untuk tumbuh sebagai pusat ekonomi modern harus berjalan seiring dengan kebijakan nasional yang menuntut efisiensi dan ketepatan anggaran.
Langkah sinergi ini diharapkan mampu memperkuat hubungan pusat-daerah dan menciptakan stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi global. Dengan pendekatan kolaboratif, Jakarta berpeluang menjadi model pengelolaan keuangan daerah yang adaptif dan berdaya saing.
