JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menilai skema pembiayaan proyek tersebut masih dapat dikelola tanpa memberikan tekanan langsung pada keuangan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kondisi fiskal Indonesia, terutama setelah harga minyak dunia mengalami lonjakan akibat konflik geopolitik global. Pemerintah menegaskan bahwa proyek infrastruktur strategis tetap berada dalam pengawasan ketat.
Purbaya menjelaskan bahwa kewajiban pembiayaan proyek kereta cepat tidak sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Struktur pendanaan proyek tersebut melibatkan berbagai skema pembiayaan, termasuk pinjaman dan investasi dari pihak terkait dalam konsorsium proyek.
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyebutkan bahwa total utang proyek Whoosh mencapai sekitar Rp120 triliun. Namun, utang tersebut saat ini sudah masuk dalam proses restrukturisasi untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan proyek.
Menurut Dony, restrukturisasi tersebut memungkinkan penyesuaian tenor pinjaman menjadi lebih panjang. Skema ini memberikan ruang bagi operator proyek untuk mengelola pembayaran utang tanpa memberikan tekanan besar dalam jangka pendek.
Dalam skema terbaru, tenor pinjaman proyek Whoosh diperpanjang hingga 60 tahun. Dengan skema tersebut, masa pelunasan utang diproyeksikan dapat berlangsung hingga tahun 2085.
Perpanjangan tenor ini dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga kelangsungan operasional proyek sekaligus memastikan stabilitas pembiayaan jangka panjang. Pemerintah berharap model pembiayaan ini dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan stabilitas fiskal.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap memantau perkembangan proyek kereta cepat tersebut. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat ekonomi yang diharapkan.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung sendiri dinilai memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Infrastruktur ini diharapkan dapat mempercepat mobilitas masyarakat, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di koridor Jakarta dan Jawa Barat.
Selain itu, kehadiran kereta cepat juga diproyeksikan membuka peluang investasi baru di sektor properti, pariwisata, dan industri pendukung lainnya. Dampak ekonomi ini menjadi salah satu alasan pemerintah tetap mempertahankan keberlanjutan proyek tersebut.
Di tengah dinamika ekonomi global, pemerintah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan stabilitas fiskal. Pengelolaan utang yang terukur dinilai menjadi kunci agar proyek strategis nasional tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan pada APBN.
