JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah memastikan PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC akan dialihkan dari Danantara ke Kementerian Keuangan. Proses tersebut kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi sebelum resmi dijalankan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan pengalihan sebenarnya sudah ditetapkan. Saat ini pemerintah hanya menyelesaikan tahapan administrasi sebelum melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden.
Menurut Purbaya, pengalihan KCIC dilakukan agar penyelesaian berbagai persoalan perusahaan dapat ditangani langsung oleh Kementerian Keuangan. Ia menyebut proses administrasi akan dirampungkan setelah urusan di Danantara selesai.
Purbaya menegaskan aset yang akan dialihkan adalah KCIC. Setelah proses administrasi tuntas, pengelolaan perusahaan akan berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan sesuai arahan Presiden.
Ia juga memastikan penyelesaian persoalan utang KCIC tidak otomatis menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen yang dinilai mampu menjadi solusi tanpa membebani keuangan negara secara langsung.
Menurutnya, pemerintah memiliki berbagai tools dan vehicle di luar APBN yang bisa dimanfaatkan untuk menangani persoalan KCIC. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci bentuk skema yang akan digunakan.
Purbaya juga belum bersedia memaparkan model pengelolaan KCIC setelah proses pengalihan selesai. Ia menilai pembahasan mengenai skema baru baru dapat dilakukan setelah perusahaan resmi berada di bawah kewenangannya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan KCIC dikelola sebagai Badan Layanan Umum atau BLU, Purbaya langsung membantah isu tersebut. Ia menegaskan belum ada keputusan maupun pembahasan ke arah tersebut.
Pemerintah berharap proses administrasi dapat segera diselesaikan sehingga penanganan KCIC bisa berjalan lebih cepat. Langkah ini diharapkan memberi kepastian terhadap keberlanjutan operasional sekaligus penyelesaian kewajiban keuangan perusahaan.
Kejelasan skema yang disiapkan Kementerian Keuangan juga akan menjadi perhatian pelaku pasar. Pasalnya, keberhasilan penyelesaian persoalan KCIC tanpa membebani APBN dinilai dapat menjaga ruang fiskal pemerintah di tengah berbagai kebutuhan pembiayaan nasional.
