JAKARTA, Cobisnis.com – Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Cellos, Bhima Yudhistira, menyatakan dukungan terhadap sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk menanggung risiko kerugian dari utang kereta cepat Whoosh. Menurutnya, langkah tersebut penting agar keuangan negara tidak terbebani proyek yang bersifat komersial.
Bhima menilai keputusan Purbaya merupakan sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga disiplin fiskal. Ia menekankan bahwa APBN harus fokus pada belanja publik yang berdampak luas, bukan menutupi masalah korporasi yang berada di bawah BUMN.
Dalam penjelasannya, Bhima menyinggung revisi Undang-Undang BUMN No. 1 Tahun 2025 yang telah mengalami dua kali perubahan dalam setahun. Aturan tersebut menegaskan pemisahan aset BUMN dengan aset negara, sehingga tanggung jawab keuangan tidak boleh bercampur.
Dengan adanya pemisahan aset itu, Bhima mempertanyakan posisi Danantara yang seharusnya menanggung penuh kewajiban utang terkait proyek kereta cepat Whoosh. Ia menilai ada aspek tata kelola yang harus diperjelas agar publik mengetahui siapa pihak yang harus bertanggung jawab.
Bhima memperingatkan bahwa penggunaan APBN untuk membayar utang proyek berisiko memperlebar defisit anggaran negara. Dalam kondisi belanja publik yang terus meningkat, risiko tersebut dianggap terlalu besar bila harus ditanggung pemerintah.
Menurut Bhima, utang proyek yang bernilai besar harus ditutup oleh entitas komersial yang mengelolanya. Ia menyebut pendekatan tersebut lazim dalam tata kelola keuangan negara yang memisahkan belanja negara dari risiko bisnis BUMN.
Dari sisi ekonomi makro, pelebaran defisit dapat berdampak pada pembiayaan negara. Jika defisit bertambah, pemerintah akan membutuhkan tambahan utang baru yang nantinya menekan ruang fiskal masa depan.
Ia juga menilai bahwa keputusan Purbaya mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal. Reputasi fiskal yang kuat menjadi salah satu faktor yang menahan stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
Bhima menegaskan bahwa Danantara, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam struktur pembiayaan Whoosh, harus menjadi entitas utama yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan utangnya. Langkah ini dianggap paling sesuai dengan regulasi dan prinsip corporate governance.
Pernyataan Bhima sekaligus mempertegas kembali perdebatan mengenai struktur utang proyek strategis yang melibatkan banyak pihak. Ia berharap pemerintah memastikan tata kelola yang transparan agar tidak muncul beban fiskal tidak terduga di masa mendatang.
Sikap Purbaya disebutnya sebagai langkah penting untuk menjaga batas yang jelas antara keuangan negara dan risiko bisnis. Bhima menilai konsistensi kebijakan ini akan berdampak positif pada stabilitas ekonomi jangka panjang.
