JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bakal mengawasi ketat proses negosiasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh jika pemerintah kembali diundang ke China. Ia menilai setiap syarat harus dicek detail agar tidak merugikan posisi Indonesia.
Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan skema pembayaran, termasuk kemungkinan menggunakan APBN atau pola public service obligation (PSO). Ia menekankan keputusan baru bisa diambil setelah mendengar hasil negosiasi lanjutan dengan pihak China.
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian karena proyek Whoosh menyangkut nilai investasi besar dan hubungan ekonomi jangka panjang antara Indonesia dan China. Ia mendorong semua pihak tetap realistis terhadap kondisi fiskal nasional.
Pemerintah ingin memastikan pembayaran utang tidak menambah tekanan terhadap APBN di tengah kebutuhan belanja negara yang makin kompleks. Purbaya menyebut proses negosiasi harus melihat dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh.
Ia menambahkan bahwa pemerintah masih mengkaji beberapa opsi teknis agar risiko pembayaran bisa ditekan. Setiap perubahan term akan dipaparkan kembali kepada kementerian terkait untuk menjaga transparansi.
Menariknya, Purbaya sempat berkelakar siap ikut ke China jika diajak kembali dalam rombongan negosiasi. Namun ia menegaskan dengan nada santai bahwa biaya perjalanan seharusnya ditanggung Danantara sebagai pihak yang berkepentingan langsung.
Candaan Purbaya itu menggambarkan bahwa pemerintah ingin menegaskan batas peran dan tanggung jawab antar lembaga agar proses negosiasi berjalan lebih tertib. Ia menyatakan tak ingin beban akomodasi muncul dari anggaran negara tanpa alasan yang kuat.
Proyek Whoosh yang menelan investasi besar dan melibatkan banyak pihak memang menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Selain soal pembiayaan, masyarakat juga menyoroti efisiensi operasional dan manfaat jangka panjangnya.
Negosiasi ulang utang dengan China dinilai penting untuk memastikan struktur kewajiban finansial Indonesia tetap dalam batas aman. Pemerintah berharap pembahasan berjalan lancar sehingga solusi yang diambil tidak menjadi beban ekonomi ke depan.
Purbaya menegaskan kembali bahwa fokus utama pemerintah adalah menjaga keberlanjutan fiskal dan memastikan proyek strategis tetap produktif. Ia menambahkan bahwa semua langkah harus berpihak pada kepentingan nasional tanpa kompromi yang merugikan Indonesia.
