JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal Coretax, sistem administrasi perpajakan yang masih banyak dikeluhkan. Ia menyebut ada empat fokus utama perbaikan, mulai dari problem teknis kritis, perbaikan aplikasi, security dan infrastruktur, hingga sisi nonteknis yang harus diperkuat.
Masalah teknis yang selama ini mengganggu pengguna, seperti gagal login, timeout, blank, tidak bisa upload faktur atau bukti potong, hingga session yang nyasar, kini sudah banyak teratasi. “Problem teknis yang selama ini sering dialami pengguna sehingga tidak bisa bekerja sudah cukup banyak teratasi, sesuai target awal,” jelas Purbaya di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Namun dari sisi aplikasi, Purbaya mengakui waktu satu bulan tidak cukup untuk merombak Coretax yang dibangun selama empat tahun. Perbaikan saat ini lebih mirip “P3K” untuk pengguna aktif yang sangat bergantung pada sistem, terutama untuk e-faktur dan e-bupot.
“Perbaikan dilakukan semaksimal mungkin dengan berbagai halangan. Fokus kita ke pengguna aktif yang paling butuh sistem ini,” ujarnya. Purbaya menekankan bahwa upaya perbaikan bukan untuk semua fungsi sekaligus, tapi untuk yang berdampak langsung pada pekerjaan wajib pajak sehari-hari.
Dari sisi keamanan dan infrastruktur, Purbaya menilai kondisi saat ini sebenarnya cukup. Namun beberapa sistem terlalu overkill, mahal, ribet, dan ada yang sudah obsolete. “Perlu pembaruan teknologi terbaru yang lebih sederhana tapi tetap aman,” katanya.
Selain itu, Purbaya menyoroti aspek nonteknis. Ia menilai ketergantungan Coretax pada pihak asing harus dikurangi. Lebih baik pemerintah menggandeng software house anak bangsa yang fleksibel dan cepat merespons perubahan proses bisnis.
“Pengalaman membangun Coresys LPS, tinggal minta tolong kalau ada input keliru atau perubahan proses kerja, langsung diperbaiki tanpa basa-basi,” katanya. Purbaya berharap model ini bisa diterapkan agar Coretax lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna.
Sejak diluncurkan 1 Januari 2025, Coretax kerap dikeluhkan lambat dan tidak stabil. Menurut Manajer Riset CITA Fajry Akbar, meski Kemenkeu berulang kali menjanjikan perbaikan, sampai sekarang perubahan signifikan belum terlihat. Masalah akses yang lemot tetap menjadi keluhan utama.
Pergantian pejabat di Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan membawa penyegaran kebijakan dan pendekatan teknis. Dengan tim yang lebih segar, Purbaya yakin evaluasi dan perbaikan bisa lebih tepat sasaran, meski belum bisa menyelesaikan semuanya dalam sebulan.
Perbaikan Coretax ditargetkan rampung akhir Oktober 2025, tapi beberapa kendala tersisa, terutama yang bersifat struktural dan teknis kompleks. Dengan empat fokus utama, Purbaya berharap Coretax bisa lebih stabil, aman, dan mudah digunakan. Ia juga ingin masyarakat bisa bekerja lebih nyaman tanpa hambatan teknis yang mengganggu.
Selain itu, perbaikan ini juga dimaksudkan agar Kemenkeu bisa mengurangi ketergantungan pada pihak asing, memperkuat kapasitas software anak bangsa, dan membuat sistem perpajakan lebih mandiri serta efisien ke depan.
Dengan langkah ini, Purbaya ingin memastikan Coretax tidak hanya sekadar sistem administrasi, tapi juga bisa mendukung kinerja pajak nasional yang lebih efektif dan terpercaya.
