JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pendanaan negara untuk penanganan banjir di wilayah Sumatera tetap aman dan terkendali. Penegasan ini disampaikan di tengah meningkatnya bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah.
Purbaya menyatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini masih memiliki dana siap pakai lebih dari Rp 500 miliar. Anggaran tersebut disiapkan khusus untuk kebutuhan darurat di berbagai daerah terdampak bencana.
Menurutnya, dana itu cukup untuk mendukung operasi penyelamatan, bantuan logistik, hingga penanganan awal pascabencana. Pemerintah memastikan respons cepat tetap menjadi prioritas utama di lapangan.
Jika kebutuhan di daerah meningkat dan melampaui dana yang tersedia, pemerintah membuka opsi penambahan melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan atau ABT. Skema ini dinilai memberi ruang fleksibel dalam kondisi darurat.
Purbaya menekankan bahwa negara tidak akan membiarkan keterbatasan anggaran menghambat perlindungan masyarakat. Seluruh pengajuan tambahan dari BNPB akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga memastikan koordinasi antara Kementerian Keuangan, BNPB, dan pemerintah daerah terus berjalan secara aktif untuk membaca kebutuhan langsung di lapangan.
Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada ribuan warga. Aktivitas ekonomi terganggu, akses transportasi terputus, serta aktivitas pendidikan ikut terdampak.
Kondisi ini membuat isu ketersediaan anggaran penanganan bencana menjadi perhatian publik. Banyak pihak mempertanyakan kesiapan fiskal negara di tengah potensi bencana yang terus meningkat.
Pemerintah menilai transparansi soal anggaran menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Informasi soal dana siap pakai BNPB menjadi bentuk akuntabilitas negara dalam situasi krisis.
Selain penanganan darurat, pemerintah juga memastikan kesiapan anggaran untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Fokusnya tidak hanya pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi warga.
Dengan jaminan pendanaan ini, pemerintah berharap proses penanganan banjir di Sumatera bisa berjalan cepat, terukur, dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan semaksimal mungkin.
