JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ancaman tegas terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika kinerjanya tak segera diperbaiki. Ultimatum ini disampaikan dalam rapat internal di Kompleks Parlemen.
Purbaya menekankan Bea Cukai harus menjaga arus barang dan membersihkan citra buruk yang menempel di mata publik. Ia menegaskan, kinerja buruk tak bisa lagi ditoleransi.
Sebagai langkah korektif, ia memberikan tenggat waktu satu tahun bagi Bea Cukai untuk berbenah. Jika gagal, opsi pembekuan lembaga dan penyerahan operasional kepada operator swasta internasional SGS asal Swiss siap dijalankan.
Lebih jauh, ancaman ini berimplikasi pada sekitar 16.000 pegawai, yang bisa dirumahkan jika lembaga dibekukan. Purbaya menekankan pentingnya disiplin dan integritas dalam seluruh aktivitas kepabeanan.
Isu ini muncul setelah sejumlah laporan praktik ilegal mencuat, termasuk dugaan suap mencapai Rp550 juta per kontainer terkait masuknya pakaian bekas impor secara ilegal. Aduan masyarakat juga membanjiri hotline resmi yang baru diluncurkan Oktober lalu.
Purbaya menekankan bahwa tindakan tegas ini bukan sekadar ancaman, tetapi langkah strategis untuk menegakkan profesionalisme dan transparansi. Pemerintah ingin memastikan kepabeanan berjalan sesuai standar internasional.
Selain itu, Menteri Keuangan menegaskan koordinasi internal harus diperkuat agar arus barang tidak terhambat dan pengawasan lebih efektif. Semua pihak diminta berperan aktif demi perbaikan cepat.
Purbaya juga menyampaikan bahwa modernisasi sistem dan peningkatan teknologi pengawasan menjadi fokus utama pemerintah. Langkah ini diharapkan meminimalisir praktik ilegal dan mempercepat proses administrasi.
Dalam konteks ini, kerjasama lintas lembaga dan audit internal akan diperkuat. Evaluasi kinerja secara berkala akan menjadi tolok ukur pencapaian target yang sudah ditetapkan.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan media, menekankan bahwa integritas lembaga kepabeanan adalah hal krusial. Purbaya menegaskan, pemerintah akan terus memantau dan mengambil langkah tegas demi kepentingan nasional.
