JAKARTA, Cobisnis.com – Situasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah berdampak pada pembatasan hingga penghentian sejumlah penerbangan internasional. Kondisi ini menyebabkan banyak jamaah umroh asal Indonesia belum dapat kembali ke tanah air sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira, menyampaikan keprihatinan atas situasi tersebut dan meminta pemerintah segera mengambil langkah yang lebih nyata agar persoalan tidak semakin meluas.
Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat upaya yang cukup konkret dan progresif dalam menangani kondisi jamaah yang tertahan. Ia menilai penanganan yang cepat dan terkoordinasi sangat dibutuhkan agar jumlah jamaah yang terdampak tidak terus bertambah dan biaya yang harus ditanggung juga tidak semakin besar.
Berdasarkan berbagai laporan dari penyelenggara perjalanan umroh dan komunitas jamaah, diperkirakan sekitar 54 ribu jamaah umroh Indonesia saat ini masih berada di Tanah Suci dan berpotensi terdampak gangguan penerbangan akibat eskalasi konflik di kawasan tersebut.
Anggawira menjelaskan bahwa situasi ini menjadi lebih berat karena terjadi pada bulan Ramadan. Pada periode tersebut tingkat hunian hotel di Makkah dan Madinah meningkat signifikan sehingga harga akomodasi cenderung lebih tinggi dibandingkan periode biasa.
Ia mengingatkan bahwa apabila proses pemulangan tertunda lebih lama, biaya tambahan untuk penginapan, konsumsi, dan kebutuhan lainnya akan terus meningkat. Karena itu, ia berharap beban tambahan tersebut tidak sepenuhnya harus ditanggung oleh jamaah.
Selain itu, HIPMI juga menyoroti kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pemantauan pada sejumlah aplikasi pemesanan tiket, harga tiket satu arah rute Jeddah–Jakarta kelas ekonomi yang biasanya berada di kisaran Rp7–8 juta, pada beberapa jadwal kini meningkat hingga sekitar Rp18–20 juta per tiket.
Lonjakan harga tersebut dinilai berpotensi memberatkan jamaah apabila tidak segera ada langkah pengaturan dari pemerintah.
HIPMI pun mendorong pemerintah untuk berkoordinasi dengan maskapai nasional seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Batik Air guna menambah jadwal penerbangan atau menyediakan penerbangan tambahan (extra flight) agar proses pemulangan jamaah dapat dipercepat.
Selain penambahan penerbangan, pemerintah juga dinilai perlu menetapkan batas harga tiket dalam kondisi darurat serta memperkuat pengawasan agar tidak terjadi praktik spekulasi harga yang merugikan jamaah.
Lebih jauh, HIPMI menilai kejadian ini harus menjadi pembelajaran penting dalam pengelolaan perjalanan ibadah umroh di masa depan. Diperlukan sistem perlindungan yang lebih kuat, termasuk skema asuransi perjalanan yang mampu menanggung kondisi darurat seperti konflik geopolitik, penutupan wilayah udara, maupun gangguan operasional penerbangan.
Anggawira menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah umroh terbesar di dunia dengan lebih dari 1,5 juta jamaah setiap tahun. Oleh karena itu, sistem mitigasi krisis bagi jamaah dinilai perlu dipersiapkan lebih matang agar dalam situasi darurat negara dapat memberikan perlindungan maksimal.
