JAKARTA, Cobisnis.com – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin mengakui beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menjadi bom waktu untuk perusahaannya.
Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan beberapa anggota Komisi VI DPR yang menyoroti mengenai menggunungnya utang proyek kereta cepat tersebut.
“Masalah KCIC yang seperti disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat (KAI),” tuturnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 20 Agustus.
Bobby pun meminta waktu kepada Komisi VI DPR untuk mendalami permasalahan yang terjadi di tubuh KAI, termasuk persoalan yang bersumber dari proyek kereta cepat. Mengingat, Bobby sendiri baru beberapa hari lalu diangkat menjadi Dirut KAI.
“Jadi kami mohon nanti satu waktu lagi, mungkin dalam bentuk FGD untuk memahami lebih dalam dan kami yakin dalam satu minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala. Permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade mengungkapkan DPR sudah membahas solusi penyelesaian masalah KCIC dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada rapat sebelumnya.
Karena itu, Andre pun meminta agar jajaran direksi KAI dapat berkoordinasi dengan Danantara Indonesia.
“Saya minta Pak Bobby koordinasi, kan tiap bulan KAI diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja. Di situ tolong dibicarakan dengan Managing Director, tolong bicarakan soal (KCIC). Di dalam RKAP-nya Danantara 2025, salah satunya ada permasalahan Whoosh ini,” ujar Andre menanggapi pernyataan Dirut KAI.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Hasani Bin Zuber bilang kerugian proyek tersebut menjadi beban yang harus ditanggung oleh KAI. Dia bilang rugi proyek itu mencapai Rp2,69 triliun di tahun 2024. Sementara, di semester I-2025 kerugian mencapai Rp1 triliun.
“Proyek kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh, ini kan cukup besar tercatat kerugian Rp1 triliun pada semester I-2025, ini tentu membebani PT KAI itu sendiri,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Dirut KAI Bobby Rasyidin dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 20 Agustus.
“Pertanyaan saya, apa strategi PT KAI untuk mengurangi kerugian operasional Whoosh ke depan? Apakah ada skenario break even point yang sudah disusun?,” sambungnya.
Senada, Anggota Komisi VI Fraksi PDI-Perjuangan, Darmadi Durianto mengatakan KAI sebagai pemegang saham mayoritas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang tergabung dalam konsorsium KCIC, ikut menanggung bebas utang proyek Whoosh.
Lebih lanjut, Darmadi mengatakan beban keuangan dari kerugian proyek KCIC bisa lebih dari Rp4 triliun di 2025.
“Saya melihat ada utang yang begitu besar yang harus ditanggung kereta api dalam proyek KCIC. Bapak pegang saham PSBI 58 persen lebih. PSBI kuasa 60 persen, China 40 persen. Itu kalau dihitung 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC bisa capai Rp4 triliun lebih,” kata Darmadi.
Bahkan, kata Darmadi, dalam kurun waktu enam bulan saja, beban keuangan yang ditanggung KAI mencapai Rp1,2 triliun.
“Dari beban KCIC sendiri sudah Rp950 miliar dikalikan dua. Sudah Rp4 triliun lebih. 2024, itu Rp3,1 triliun,” katanya.
Darmadi memproyeksikan, pada tahun 2026 utang KAI bisa mencapai Rp6 triliun. Menurut dia, jika tidak segera diatasi, maka akan membebani anak usaha lainnya yang mana seharusnya mencatat keuntungan malah tenggelam oleh beban bunga utang.
“Karena kalau nggak (diatasi) bapak nggak dapat tantiem, gaji jalan tapi tantiem nggak dapat, karena akan terlalap rugi keuangan dan beban KCIC,” jelasnya.
