JAKARTA, Cobisnis.com – Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi itu, sejumlah aktivis membentangkan dua spanduk berukuran besar dari atas Patung Selamat Datang. Salah satu spanduk membawa pesan, “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, meminta pemerintah lebih serius menangani krisis iklim yang dinilai semakin berdampak pada kehidupan masyarakat. Ia menilai kelompok pekerja dengan kondisi ekonomi rentan menjadi salah satu pihak yang paling merasakan dampaknya.
“Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan. Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari,” ujar Jeanny melansir dari situs Greenpeace Indonesia, dikutip Rabu (21/10/2026).
Jeanny juga menyoroti meningkatnya tekanan biaya hidup di tengah ketidakpastian lapangan kerja dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk memperluas lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Dalam aksi tersebut, enam aktivis Greenpeace dilaporkan dibawa ke kantor polisi. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait status hukum mereka.
Pemerintah Tanggapi Aksi Greenpeace
Pemerintah menyatakan menghormati aksi Greenpeace Indonesia di Bundaran HI sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Pemerintah juga mengakui bahwa persoalan krisis iklim dan kenaikan biaya hidup menjadi isu yang perlu mendapat perhatian.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap kedua persoalan tersebut. Ia menyebut pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk menangani masalah lingkungan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” ujar Syahganda melalui keterangan tertulis, Selasa (20/10).
Syahganda menjelaskan, pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Presiden Prabowo disebut memimpin langsung upaya tersebut serta mengarahkan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp760 miliar untuk tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota yang terdampak.
Pemerintah juga mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Menurut Syahganda, Prabowo telah meminta agar sanksi bagi pelaku diperberat hingga perbuatannya dapat dikategorikan sebagai terorisme ekologi.
Untuk mengurangi tekanan biaya hidup, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat gejolak ekonomi global.
Salah satu langkah tersebut berupa paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun. Program ini mencakup bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.
“Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan,” tambah Syahganda.
Ia berharap penambahan pasokan beras dapat menjaga kestabilan harga pangan. Sementara itu, kebijakan mempertahankan harga BBM diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
“Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan,” ucap Syahganda.
