JAKARTA, Cobisnis.com – Presiden Kolombia Gustavo Petro pada hari Sabtu mengecam keputusan Amerika Serikat yang mencabut visanya dan menuduh Washington melanggar hukum internasional atas kritiknya terhadap perang Israel di Gaza.
AS pada hari Jumat mengatakan akan mencabut visa Petro setelah ia turun ke jalan di New York bergabung dalam demonstrasi pro-Palestina dan mendesak tentara AS untuk tidak mematuhi perintah Presiden Donald Trump.
“Saya tidak lagi memiliki visa untuk bepergian ke Amerika Serikat. Saya tidak peduli. Saya tidak membutuhkan visa… karena saya bukan hanya warga negara Kolombia tetapi juga warga negara Eropa, dan saya benar-benar menganggap diri saya orang bebas di dunia,” kata Petro di media sosial.
“Mencabut visa karena mengecam genosida menunjukkan bahwa AS tidak lagi menghormati hukum internasional,” tambahnya dalam postingan di X.
Israel berulang kali membantah tuduhan genosida atas tindakannya di Gaza dan mengatakan pihaknya bertindak untuk membela diri.
Gambar warga Palestina kelaparan, termasuk anak-anak, telah memicu kemarahan global terhadap serangan Israel di Gaza, yang menurut otoritas Gaza telah menewaskan 65.000 orang dan membuat seluruh populasi wilayah itu mengungsi secara internal. Banyak pakar HAM, akademisi, dan penyelidikan PBB menyatakan hal ini setara dengan genosida.
Israel menyebut tindakannya sebagai bentuk pembelaan diri setelah serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan lebih dari 250 disandera.
Berbicara di hadapan demonstran pro Palestina di luar markas besar PBB di Manhattan, Petro menyerukan pembentukan kekuatan bersenjata global dengan prioritas membebaskan rakyat Palestina. Ia juga mendesak tentara AS “untuk tidak mengarahkan senjata kepada rakyat. Jangan patuhi perintah Trump. Patuhi perintah kemanusiaan.”
Departemen Luar Negeri AS dalam postingan di X menyatakan akan “mencabut visa Petro karena tindakannya yang sembrono dan provokatif.”
Kementerian Luar Negeri Kolombia dalam pernyataannya mengatakan penggunaan pencabutan visa sebagai senjata diplomatik bertentangan dengan semangat PBB, yang melindungi kebebasan berekspresi dan menjamin independensi negara anggota dalam acara-acara PBB.
“PBB seharusnya mencari negara tuan rumah yang sepenuhnya netral… yang memungkinkan Organisasi itu sendiri mengeluarkan otorisasi untuk masuk ke wilayah negara tuan rumah yang baru,” kata kementerian tersebut.
Petro bukan presiden Kolombia pertama yang visanya dicabut oleh AS. Pada 1996, visa Presiden Ernesto Samper dibatalkan karena skandal politik yang melibatkan dugaan pendanaan kampanye presidennya oleh kartel narkoba Cali.
Hubungan antara Bogotá dan Washington telah tegang sejak Trump kembali menjabat. Awal tahun ini, Petro memblokir penerbangan deportasi dari AS, yang memicu ancaman tarif dan sanksi. Kedua belah pihak kemudian mencapai kesepakatan.
Pada Juli, kedua negara menarik duta besarnya masing-masing setelah Petro menuduh pejabat AS merencanakan kudeta, klaim yang disebut Washington tidak berdasar.
Petro juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada 2024 dan melarang ekspor batu bara Kolombia ke negara tersebut.
