JAKARTA, Cobisnis.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah siap membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kepada China. Ia menegaskan, dana untuk pembayaran sudah tersedia dan sebagian bisa bersumber dari uang negara hasil sitaan koruptor.
“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi, saya hemat. Enggak kasih kesempatan. Jadi tolong bantu saya semua, jangan kasih kesempatan koruptor itu merajalela,” ujar Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (4/11).
Menurut Prabowo, kemampuan fiskal Indonesia cukup kuat untuk menanggung pembayaran utang yang mencapai Rp1,2 triliun per tahun. Ia menyebut beban tersebut bukan masalah besar karena proyek Whoosh memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat.
Proyek KCJB dinilai mampu menekan kemacetan antarwilayah, mengurangi emisi polusi, dan meningkatkan efisiensi waktu perjalanan antara Jakarta dan Bandung menjadi kurang dari satu jam.
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan utang ini menjadi beban publik jangka panjang. Sebaliknya, pembayaran dilakukan dengan prinsip tanggung jawab fiskal dan optimalisasi aset negara.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap kebocoran anggaran. Menurutnya, praktik korupsi selama ini telah merugikan negara triliunan rupiah, dan dana sitaan tersebut seharusnya dikembalikan untuk kepentingan publik.
“Kalau uang rakyat sudah dijaga, sudah cukup kok buat bangun dan bayar semuanya. Tinggal disiplin dan jangan kasih ruang maling anggaran,” tegasnya.
Selain itu, Prabowo menilai proyek Whoosh bukan hanya sekadar moda transportasi cepat, tapi juga simbol kerja sama strategis Indonesia–China dalam penguasaan teknologi modern.
Ia memastikan pemerintah Indonesia akan menanggung penuh kewajiban terhadap proyek tersebut. “Jadi enggak usah ribut. Kita mampu. Dan kita kuat. Duitnya ada,” katanya dengan nada optimistis.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung resmi beroperasi sejak Oktober 2023, menjadi proyek infrastruktur paling ambisius di Asia Tenggara. Kini, fokus pemerintah bergeser ke tahap keberlanjutan dan optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar jalur kereta cepat.
