JAKARTA, Cobisnis.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memecat direktur jenderal yang membangkang terhadap menteri sebagai bagian dari pembenahan birokrasi.
Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi bersama jurnalis dan pengamat di Hambalang. Prabowo menilai masalah birokrasi tidak hanya soal sistem, tetapi juga budaya kerja yang sudah lama mengakar.
Ia menyoroti berbagai praktik menyimpang seperti manipulasi dan pelanggaran administratif yang dinilai masih terjadi. Menurutnya, kebiasaan tersebut harus dihentikan secara tegas.
Prabowo menegaskan bahwa reformasi harus dimulai dari internal masing-masing lembaga. Setiap pejabat diminta membersihkan diri sebelum dilakukan tindakan dari atas.
Ia bahkan memberi peringatan keras kepada para pejabat. Pilihannya jelas, memperbaiki diri atau siap untuk disingkirkan dari jabatan.
Dalam praktiknya, Prabowo menyebut sudah ada tindakan nyata di lapangan. Beberapa direktur jenderal yang dinilai bermasalah telah diberhentikan.
Contoh konkret datang dari Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri PU disebut telah mencopot dua dirjen sebagai bagian dari upaya menjaga disiplin dan akuntabilitas.
Langkah ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi posisi yang kebal hukum. Bahkan pejabat tinggi sekalipun tetap harus tunduk pada aturan dan sistem pengawasan.
Prabowo juga mengungkap adanya fenomena yang disebut sebagai “deep state” dalam birokrasi. Ia menilai ada pihak-pihak yang merasa tidak tersentuh dan berani melawan otoritas.
Kondisi tersebut menjadi tantangan besar dalam reformasi pemerintahan. Resistensi dari dalam dinilai sebagai hambatan utama dalam proses perubahan.
Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembenahan. Prabowo menekankan bahwa proses ini memang tidak mudah, tetapi harus dijalankan secara konsisten.
Reformasi birokrasi dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Tata kelola yang bersih dan transparan menjadi fondasi utama bagi pembangunan nasional.
Dengan sikap tegas ini, pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik menyimpang. Semua pihak dituntut bekerja profesional dan bertanggung jawab.
