JAKARTA, Cobisnis.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik penggelembungan harga dalam setiap pembelian yang dilakukan lembaga pemerintah. Ia menyebut harga pengadaan pemerintah selama ini kerap dinaikkan secara berlebihan.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri puncak Hari Lahir ke 28 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di JCC Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026 malam. Ia menegaskan pemerintah tengah berupaya menghentikan praktik tersebut.
Prabowo memperkirakan nilai belanja pemerintah mencapai sekitar 270 miliar dollar AS atau setara kurang lebih Rp3.700 triliun. Menurutnya, jika 30 persen dari nilai tersebut mengalami kebocoran, potensi anggaran yang hilang bisa mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.
Presiden mengatakan pemerintah sedang berupaya menutup berbagai celah yang selama ini membuat anggaran negara tidak digunakan secara optimal. Ia juga mengajak seluruh pihak melakukan introspeksi terhadap praktik yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara.
Prabowo menilai masyarakat sebenarnya sudah mengetahui adanya persoalan dalam pengadaan pemerintah. Ia menyebut praktik penggelembungan harga terjadi dalam berbagai jenis pembelian yang dilakukan lembaga pemerintah.
Menurut Prabowo, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah penghematan sejak dirinya memimpin pemerintahan. Dari upaya tersebut, ia mengklaim pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga lebih dari Rp300 triliun.
Anggaran hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk membiayai sejumlah program pemerintah. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo.
Selain untuk program MBG, Prabowo mengatakan dana penghematan juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 jembatan hingga Desember 2026.
Prabowo menegaskan penghematan anggaran menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi belanja negara. Anggaran yang sebelumnya berpotensi terbuang diharapkan dapat dialihkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut kembali menempatkan efisiensi pengadaan pemerintah sebagai salah satu fokus pemerintahan Prabowo. Pemerintah berupaya memastikan belanja negara dapat digunakan secara lebih efektif untuk mendukung program prioritas dan pembangunan nasional.
