JAKARTA, Cobisnis.com – Seorang staf Otoritas Regulasi Nuklir Jepang (NRA) dilaporkan kehilangan ponsel dinas berisi data sensitif saat melakukan perjalanan ke China. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya hubungan Tokyo dan Beijing terkait isu Taiwan dan keamanan regional.
Perangkat yang hilang tersebut merupakan ponsel kerja yang biasa digunakan dalam situasi darurat, termasuk penanganan bencana besar seperti gempa bumi. Meski tidak berisi data teknis nuklir, ponsel itu menyimpan daftar kontak internal yang bersifat rahasia.
Menurut keterangan pejabat NRA kepada AFP, kehilangan ponsel itu terjadi pada awal November 2025. Namun, insiden baru diketahui publik setelah dilaporkan ke otoritas perlindungan data Jepang beberapa waktu kemudian.
Media Jepang seperti Kyodo News dan Asahi Shimbun melaporkan ponsel tersebut berisi nama dan detail kontak staf divisi keamanan nuklir. Informasi ini tidak dipublikasikan secara terbuka karena sensitivitas peran mereka.
Ponsel tersebut diduga hilang di Bandara Shanghai pada 3 November 2025. Saat itu, pemilik ponsel sedang menjalani pemeriksaan keamanan dan mengeluarkan barang dari bagasi kabin.
Staf tersebut baru menyadari kehilangan ponsel tiga hari kemudian. Upaya pencarian tidak membuahkan hasil, dan perangkat tidak dapat dikunci atau dihapus datanya dari jarak jauh.
Insiden ini menjadi perhatian karena terjadi di tengah ketegangan politik antara Jepang dan China. Beijing sebelumnya meningkatkan tekanan diplomatik setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memberi sinyal kemungkinan respons militer jika Taiwan diserang.
China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan. Situasi ini membuat isu keamanan informasi menjadi semakin sensitif bagi Jepang.
Kasus ini juga muncul saat Jepang berupaya menghidupkan kembali sektor nuklirnya. NRA tengah mengevaluasi rencana TEPCO untuk mengaktifkan kembali PLTN Kashiwazaki-Kariwa di Niigata.
PLTN tersebut merupakan yang terbesar di dunia dan akan beroperasi kembali untuk pertama kalinya sejak bencana Fukushima 2011. Keamanan personel dan data kini menjadi sorotan penting dalam proses tersebut.
Pemerintah Jepang menegaskan akan memperketat protokol pengamanan perangkat dinas, terutama bagi pegawai yang bertugas ke luar negeri. Insiden ini menjadi pengingat risiko keamanan di era ketegangan geopolitik.
