JAKARTA, Cobisnis.com – Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso. Keputusan tersebut diambil setelah Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) menyatakan Eko melakukan perbuatan tercela.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan hasil sidang etik tersebut di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
“Terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua yaitu sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo.
Sanksi PTDH berarti Eko Hadi diberhentikan secara tidak hormat dari keanggotaan Polri. Keputusan itu merupakan hasil pemeriksaan melalui mekanisme kode etik profesi kepolisian.
Eko sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada 3 November 2026. Penetapan tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang kini turut menyeret sejumlah nama lain.
Selain Eko, dua perwira tinggi lainnya juga disebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Ahrie Sonta.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden. Namun, status tersangka dalam perkara pidana tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah.
Keputusan PTDH terhadap Eko merupakan sanksi dalam proses etik Polri. Sementara itu, penanganan perkara dugaan penyadapan tetap perlu dilihat berdasarkan perkembangan proses hukum yang berlaku.
Polri belum menyampaikan dalam keterangan yang tersedia mengenai detail pertimbangan majelis etik maupun perkembangan penanganan perkara terhadap dua tersangka lainnya. Informasi tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kasus ini.













