JAKARTA, Cobisnis.com – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan parlemen pada 23 Januari 2026 dan mengumumkan pemilu sela yang akan digelar pada 8 Februari mendatang.
Langkah ini menjadi ujian elektoral pertama bagi Takaichi sejak dilantik pada Oktober lalu. Seluruh 465 kursi majelis rendah dipertaruhkan dalam pemilu yang berlangsung di tengah situasi politik dan ekonomi yang rapuh.
Pembubaran parlemen dilakukan saat koalisi pemerintah kehilangan mayoritas. Stabilitas pemerintahan melemah seiring meningkatnya tekanan publik akibat lonjakan biaya hidup.
Krisis biaya hidup menjadi isu utama yang menghantui Jepang. Kenaikan harga bahan pangan dan kebutuhan pokok menekan daya beli masyarakat dalam beberapa bulan terakhir.
Untuk meredam keresahan publik, Takaichi menawarkan kebijakan populis berupa penghentian sementara pajak konsumsi bahan makanan. Kebijakan ini direncanakan berlaku selama dua tahun.
Langkah tersebut ditujukan untuk memberikan ruang napas bagi rumah tangga Jepang. Pemerintah berharap kebijakan fiskal ini mampu menahan laju inflasi kebutuhan pokok.
Selain faktor ekonomi, keputusan membubarkan parlemen juga dipengaruhi dinamika geopolitik. Ketegangan Jepang dengan China kembali memanas, terutama terkait isu keamanan kawasan.
Takaichi dinilai membutuhkan mandat politik yang lebih kuat untuk menjalankan agenda pertahanan nasional. Legitimasi dari hasil pemilu menjadi kunci bagi kelangsungan kebijakannya.
Pengamat menilai langkah ini berisiko tinggi. Jika gagal meraih dukungan mayoritas, posisi Takaichi sebagai perdana menteri bisa semakin tertekan.
Namun, jika berhasil, pemilu sela ini berpotensi memulihkan stabilitas politik Jepang. Dukungan publik dinilai akan memperkuat pemerintahan dalam menghadapi tantangan domestik dan global.
Pemilu 8 Februari mendatang kini menjadi sorotan internasional. Hasilnya akan menentukan arah kebijakan ekonomi, politik, dan keamanan Jepang ke depan.
