JAKARTA, Cobisnis.com – Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul pada Senin (23/9) memaparkan agenda kebijakan pemerintahannya di depan parlemen, dengan fokus pada langkah cepat untuk memulihkan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara.
Thailand saat ini menghadapi tekanan berupa tarif impor dari AS, tingginya utang rumah tangga, lemahnya konsumsi domestik, dan penguatan baht.
Kebijakan Ekonomi Utama
Bantuan utang rumah tangga: Pemerintah akan membantu individu dengan utang tidak lebih dari 100.000 baht (sekitar $3.103). Likuiditas usaha kecil: Dukungan pembiayaan hingga 1 juta baht untuk bisnis kecil.
Subsidi konsumsi: Peluncuran skema co-payment senilai 47 miliar baht ($1,46 miliar), di mana pemerintah menanggung hingga 60% biaya makanan dan barang kebutuhan pokok bagi warga yang memenuhi syarat.Stimulus pariwisata domestik untuk mendongkrak konsumsi dan pendapatan.
Prioritas Non-Ekonomi
Selain ekonomi, Anutin menekankan:
- Penyelesaian damai sengketa perbatasan dengan Kamboja.
- Pemberantasan perjudian ilegal.
- Peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui sistem peringatan dini canggih.
Situasi Politik
Anutin mengakui pemerintahannya bekerja dengan waktu dan anggaran terbatas, serta status sebagai pemerintahan minoritas. Ia menyatakan akan segera membubarkan parlemen pada akhir Januari, dengan pemilu dijadwalkan Maret atau awal April 2026.
Dinamika Politik & Ekonomi
Dukungan publik untuk Anutin naik ke 20,4% dari sebelumnya 9,6%. Namun, ia masih tertinggal dari Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin oposisi Partai Rakyat, yang meraih 22,8%. Pertumbuhan ekonomi Thailand pada 2024 hanya 2,5%, dan diperkirakan melemah ke 1,8%–2,3% pada 2025 akibat dampak tarif AS.
