JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan perpanjangan izin usaha tambang khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia akan terlaksana di tahun ini, sebelum pergantian pemerintahan baru.
“Perpanjangannya nanti akan kami urus sebelum pemerintahan selesai,” katanya dalam Kuliah Umum di IPDN, dikutip dari YouTube Kementerian Investasi, Jakarta, Kamis, 11 Juli.
Sekadar informasi, izin yang dimiliki PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 2041. Nantinya setelah perpanjangan izin diberikan, Freeport Indonesia mendapatkan IUPK selama 20 tahun yakni hingga 2061.
Bahlil mengatakan sejak 2018, Indonesia sudah memegang saham Freeport sebesar 51 persen yang terdiri dari 10 persen dipegang BUMD Papua, sedangkan 41 persen dipegang pemerintah melalui MIND ID.
Lebih lanjut, Bahlil bilang seiring dengan perpanjangan IUPK Freeport, Indonesia akan memperoleh penambahan saham sebanyak 10 persen.
“Jadi total saham Indonesia di Freeport sebesar 61 persen,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapan proses negosiasi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah mencapai 98 persen.
Selain penambahan saham, Bahlil juga mengatakan kedua belah pihak telah menyetujui pembangunan smelter baru di Papua. Namun sayangnya, Bahlil tidak menjelaskan daerah yang di maksud di mana.
“Saya sudah melakukan negosiasi dengan Freeport. Dan sudah hampir 98 persen, poin-poinnya sudah disepakati. Salah satu di antaranya adalah saham penambahan 10 persen, kemudian membangun smelter di Papua,” katanya di kantor BKPM, Jakarta, Jumat, 7 Juni.
