JAKARTA, Cobisnis.com – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali memicu kontroversi setelah secara resmi meminta Presiden Isaac Herzog memberikan pengampunan atas kasus korupsi yang sedang menjeratnya. Ia mengklaim langkah itu diperlukan demi menjaga “persatuan bangsa” di tengah ketegangan politik yang terus meningkat.
Permintaan Netanyahu langsung ditolak keras oleh oposisi. Mereka menilai langkah tersebut bukan upaya rekonsiliasi, melainkan jalan pintas untuk menghindari proses hukum yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Oposisi juga mengingatkan bahwa langkah ini berpotensi melemahkan institusi demokrasi.
Netanyahu saat ini menghadapi tiga skandal besar. Kasus pertama adalah dugaan kongkalikong dengan perusahaan Bezeq saat ia menjabat Menteri Komunikasi. Ia diduga memberi keuntungan regulasi dengan imbalan liputan positif di situs web perusahaan tersebut.
Kasus kedua terkait hadiah mewah. Netanyahu didakwa menerima cerutu mahal, sampanye, dan perhiasan bernilai sekitar US$280.000 dari dua miliarder, Arnon Milchan dan James Packer. Jaksa menilai pemberian itu tidak wajar dan dibarengi dugaan bantuan politik.
Kasus ketiga adalah intervensi media. Netanyahu diduga menawarkan undang-undang yang melemahkan pers untuk menguntungkan media tertentu, termasuk Israel Hayom. Sebagai gantinya, ia disebut mengincar liputan yang lebih menguntungkan secara politik.
Selain tiga kasus itu, Netanyahu juga pernah diperiksa terkait pembelian kapal selam Jerman senilai US$2 miliar. Meski beberapa rekan dekatnya menjadi tersangka, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Netanyahu tidak memiliki dasar untuk dijerat dalam skandal tersebut.
Langkah meminta pengampunan kini menjadi sorotan besar karena dilakukan di tengah tekanan politik dan hukum. Banyak analis melihat permintaan itu sebagai strategi bertahan sebelum masa jabatannya semakin terhimpit oleh tuntutan publik.
Netanyahu tetap bersikeras bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran. Ia menyebut hadiah yang diterima hanyalah “tanda persahabatan,” dan menyatakan bahwa semua tuduhan bantuan politik tidak berdasar.
Sementara itu, oposisi menilai permintaan pengampunan justru membahayakan proses hukum yang harus berjalan tanpa intervensi politik. Mereka khawatir keputusan presiden akan menciptakan preseden baru yang melemahkan independensi lembaga peradilan Israel.
Kini seluruh perhatian tertuju pada Presiden Herzog. Keputusannya akan menentukan apakah Netanyahu tetap menghadapi persidangan penuh atau justru memperoleh pengampunan yang bisa mengubah peta politik Israel secara signifikan.
