JAKARTA, Cobisnis.com – Dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk pelindungan serta pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Leontinus Alpha Edison, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno, yang didampingi oleh Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta.
Pertemuan ini menjadi landasan penting bagi kedua institusi untuk menyatukan visi dan langkah dalam menciptakan sebuah ekosistem tata kelola PMI yang terintegrasi, dengan tujuan utama menjadikan proses bekerja di luar negeri lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih terjamin.
Leontinus Alpha Edison, yang akrab disapa Leon, menyatakan bahwa kunjungannya merupakan wujud komitmen pemerintah untuk hadir secara holistik bagi para pahlawan devisa. “Kami di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memandang bahwa pelindungan PMI tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus ada sebuah orkestrasi kebijakan yang solid dari hulu hingga hilir, dan Kementerian Luar Negeri beserta seluruh Perwakilan RI di luar negeri adalah mitra strategis kami yang paling utama di garda terdepan,” ujar Leon.
Menurut Leon, kolaborasi yang kuat antara kementerian/lembaga di dalam negeri dengan perwakilan di luar negeri adalah kunci untuk memastikan setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapatkan hak dan pelindungan yang maksimal. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan sosialisasi kepada para calon pekerja migran tentang skema perekrutan, persiapan, dan penyaluran yang sah sesuai hukum yang berlaku agar para calon pekerja migran Indonesia tidak menjadi korban kejahatan.
Menyambut baik inisiatif tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menegaskan kesiapan Kemenlu untuk meningkatkan kerja sama yang sudah terjalin. “Kemenlu menyambut hangat dan mendukung penuh gagasan sinergi ini. Ini sejalan dengan prioritas diplomasi Indonesia, yaitu pelindungan WNI. Tantangan di lapangan sangat dinamis, dan dengan adanya standarisasi tata kelola yang terintegrasi, kami yakin para diplomat kita di seluruh dunia dapat memberikan pelayanan dan pelindungan yang lebih efektif dan efisien,” ungkap Havas. *Kemlu, tambah Havas, juga berkomitmen untuk mendukung proses diplomasi secara G to G terkait perluasan kesempatan kerja bagi Specific Skilled Worker (SSW), sebagai contoh di Jepang, Jerman, dan wilayah Uni Eropa lainnya.*
Secara lebih mendalam, kedua pihak menyepakati sebuah kerangka kerja kolaboratif yang akan mengawal PMI secara komprehensif. Sinergi ini akan dimulai sejak fase paling awal, yaitu persiapan tenaga kerja, dengan memperluas kesempatan melalui job fair dan job canvassing yang terarah. Proses ini kemudian berlanjut ke tahap pra-penempatan, di mana calon PMI akan dibekali kompetensi melalui standarisasi pelatihan vokasi dan bahasa, sekaligus diupayakan untuk mendapatkan biaya penempatan yang rendah serta kemudahan akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selanjutnya, saat PMI memasuki masa penempatan di negara tujuan, fokus kolaborasi adalah memastikan mereka dapat bekerja secara aman dan produktif, didukung oleh program literasi keuangan berkala dan jaminan kesehatan yang efektif. Pada akhirnya, siklus pelindungan ini akan ditutup dengan fase purna-penempatan yang mempersiapkan ekosistem reintegrasi yang kuat, di mana para PMI dapat terhubung dengan program inkubasi bisnis/UMKM untuk kemudian memberdayakan kampung migran di daerah asal mereka.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret untuk membentuk tim teknis bersama yang akan merumuskan detail kebijakan dan program implementasi dari kerangka kerja yang telah disepakati. “Kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi demi mewujudkan cita-cita besar bagi para Pekerja Migran Indonesia: berangkat dengan terhormat, bekerja dengan aman, dan pulang dengan sejahtera,” tutup Leon.
