JAKARTA , Cobisnis.com – Total utang pemerintah yang sudah dibayarkan kepada Perum Bulog hampir mencapai Rp16 triliun. Utang tersebut akumulasi dari selisih harga jual beras, harga pokok, biaya transportasi saat pengadaan, hingga biaya simpan beras.
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, pun buka suara soal kabar utang Rp16 triliun itu. Ia bilang keseluruhan utang tersebut sudah hampir dibayarkan pemerintah.
“Sampai dengan saat ini hampir semua, saya gak hafal angkanya, tapi hampir semua sudah terbayar. Semua proses audit sudah selesai dan sudah terbayar,” ucapnya kepada wartawan di Jakarta, ditulis Jumat, 25 April.
Namun, sambung Bayu, pembayaran Rp16 triliun secara teknis tidak dikeluarkan kepada Bulog. Bayu mengatakan bahwa pembayaran dilakukan kepada bank karena dalam proses mengadakan CBP, Bulog melakukan peminjaman ke bank.
“Jadi pembayaran itu bukan kepada bulog Rp 16 triliun itu, tapi mengganti biaya yang dikeluarkan kepada bulog, termasuk atau bentuk konkritnya adalah mengganti ke bank, di mana uangnya kita pakai untuk melaksanakan operasional tadi,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani segera melunasi utang sebesar Rp16 triliun ke Perum Bulog untuk pengadaan beras impor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci Perum Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun.
“Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun,” kata Airlangga, Senin, 6 November
Airlangga mengatakan, Jokowi telah menyetujui bantuan pangan tahun depan yang akan diberikan dari Januari sampai Juni 2024.
Pemerintah memutuskan bantuan sosial berupa beras sebesar 10 kilogram yang diberikan sejak 2020 saat pandemi COVID-19 itu tetap disalurkan hingga tahun 2024.
