JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, serta pensiunan akan segera diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan proses administrasi pencairan THR saat ini tengah diselesaikan. Pemerintah memastikan pengumuman resmi bukan disampaikan oleh kementerian, melainkan langsung oleh kepala negara.
Menurut Purbaya, kebijakan THR tahun ini tetap menjadi bagian dari stimulus musiman pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri. Tradisi pencairan THR juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas konsumsi domestik.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 55 triliun untuk pembayaran THR tahun 2026. Anggaran tersebut mencakup ASN aktif, prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan dan penerima pensiun.
Secara keseluruhan, jumlah penerima THR tahun ini mencapai sekitar 10,5 juta orang. Jumlah tersebut mencerminkan besarnya peran belanja negara dalam mendorong perputaran ekonomi nasional.
Purbaya sebelumnya menyebut pencairan THR direncanakan mulai minggu pertama puasa. Jadwal ini konsisten dengan pola pencairan tahun-tahun sebelumnya untuk memastikan dana dapat segera digunakan masyarakat.
Pencairan THR menjelang Ramadan diyakini dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, terutama pada sektor ritel, pangan, transportasi, dan pariwisata domestik. Lonjakan belanja musiman ini menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi kuartal pertama.
Selain membantu kebutuhan Lebaran, THR juga memberi ruang keuangan bagi keluarga penerima untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, cicilan, hingga persiapan mudik. Efeknya merata hingga ke daerah.
Di tengah dinamika ekonomi global, pemerintah berupaya menjaga optimisme domestik melalui belanja negara yang terukur. Kebijakan THR menjadi salah satu instrumen fiskal untuk mempertahankan momentum pertumbuhan.
Kepastian pencairan THR juga menjadi kabar yang ditunggu jutaan aparatur negara dan pensiunan. Selain meningkatkan kesejahteraan, kebijakan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Dengan pengumuman resmi yang akan disampaikan Presiden dalam waktu dekat, masyarakat kini menantikan kepastian tanggal pencairan. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menjaga daya beli sekaligus mendorong aktivitas ekonomi Ramadan.
