JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan untuk impor 105.000 mobil pickup dari India guna mendukung operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pengadaan kendaraan ini dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dan dijadwalkan datang bertahap hingga akhir 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pembiayaan program tersebut berasal dari pinjaman ke bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah tidak langsung menggelontorkan dana tunai untuk pembelian kendaraan tersebut.
Kementerian Keuangan, lanjut Purbaya, akan mencicil pinjaman tersebut sekitar Rp 40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan. Skema cicilan ini dirancang agar beban fiskal tidak terasa sekaligus dalam satu tahun anggaran.
Menurutnya, cicilan tahunan itu tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini karena sumber pembayaran diambil dari alokasi Dana Desa yang selama ini memang dibelanjakan setiap tahun.
Pemerintah menilai perubahan ini hanya menggeser mekanisme belanja, bukan menambah pengeluaran baru. Dana yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan lain di desa kini diarahkan untuk mendukung infrastruktur dan operasional Kopdes Merah Putih.
Sebagai dasar hukum, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada 12 Februari 2026.
Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa 58,03% alokasi Dana Desa dialihkan untuk mendukung implementasi Kopdes Merah Putih. Nilai tersebut setara dengan Rp 34,57 triliun dari total pagu Dana Desa 2026.
Total pagu Dana Desa tahun 2026 sendiri ditetapkan sebesar Rp 60,57 triliun. Dana yang dialihkan digunakan untuk pembayaran angsuran pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan operasional koperasi desa.
Program Kopdes Merah Putih dirancang untuk memperkuat distribusi logistik dan rantai pasok di tingkat desa. Kendaraan pickup menjadi tulang punggung mobilitas barang, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau kendaraan besar.
Namun, rencana impor kendaraan dari India ini juga memicu kritik dari pelaku industri dalam negeri. Beberapa pengusaha mesin dan otomotif menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi peluang produksi lokal.
Di sisi lain, pemerintah menilai langkah ini merupakan solusi cepat untuk meningkatkan konektivitas ekonomi desa. Dengan armada distribusi yang memadai, koperasi diharapkan mampu mempercepat pergerakan barang dan menekan biaya logistik.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar penguatan ekonomi desa. Jika implementasi berjalan sesuai rencana, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan distribusi nasional.
