JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah Aceh resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNDP dan UNICEF, untuk terlibat dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut.
Langkah ini diambil menyusul besarnya dampak bencana terhadap masyarakat dan infrastruktur. Pemerintah daerah menilai proses pemulihan membutuhkan dukungan tambahan, termasuk dari lembaga internasional yang berpengalaman.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa keterlibatan UNDP dan UNICEF dinilai penting karena rekam jejak keduanya dalam penanganan bencana berskala besar, termasuk pascatsunami Aceh pada 2004.
Menurut pemerintah daerah, kerusakan infrastruktur terjadi di 18 kabupaten dan kota. Dampak ini tidak hanya memengaruhi akses transportasi, tetapi juga layanan dasar masyarakat.
Data sementara mencatat ratusan warga meninggal dunia akibat banjir dan longsor. Selain itu, sejumlah warga masih dilaporkan hilang dan proses pencarian terus dilakukan.
Kondisi ini memperbesar kebutuhan terhadap dukungan logistik, pemulihan fasilitas publik, serta perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak dan keluarga terdampak.
Hingga saat ini, tercatat 77 lembaga dan 1.960 relawan telah terlibat dalam penanganan bencana di Aceh. Mereka berasal dari unsur lokal, nasional, hingga internasional.
Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi atas solidaritas dan kontribusi seluruh pihak yang telah turun membantu masyarakat terdampak bencana.
Meski demikian, pemerintah menilai tantangan pemulihan masih cukup besar, terutama pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang terdampak langsung.
Dengan melibatkan UNDP dan UNICEF, Pemerintah Aceh berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.
Langkah ini juga menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam membuka ruang kerja sama global untuk mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana.
