Cobisnis.com – Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, meminta pengawasan di media sosial (medsos) harus lebih jeli. Fritz berkaca pada masa kampanye Pilpres 2019 ketika banyak konten medsos yang dibuat-buat, seakan isi konten tersebut adalah milik salah satu pasangan calon (paslon).
Padahal, ketika dikonfirmasi, Fritz mengungkapkan hal tersebut adalah bentuk kampanye hitam atau hoax semata.
Pada masa tahapan kampanye Pilkada 2020 yang saat ini sedang berlangsung, cukup banyak masyarakat yang menyatakan pelanggaran Prokes sebagai kampanye negatif atau kampanye hitam.
“Jadi harus kita lihat percakapan yang terjadi di medsos merupakan sebuah genuine (asli) atau fabricated (buatan). Itu yang menurut saya yang hrus dibedakan,” kata Fritz dalam diskusi daring bersama Perludem, Selasa (20/10/2020).
Fritz meminta masyarakat agar lebih hati-hati dalam melihat suatu konten medsos yang berisi tindakan politik secara individual. Baginya, langkah penanganan pelanggaran baru bisa dilakukan jika seseorang jelas-jelas memprovokasi atau ‘menunggangi’ suatu obrolan di medsos.
“Kita jangan lupa medsos menjadi hak masyarakat untuk bisa berbicara dan itu harus dilindungi,” ujar Fritz.
“Kalau itu sengaja diciptakan (konten hoaks/kampanye hitam) dan menurut saya itu kejahatan yang bisa kita tindak karena men-drive opini yang muncul di publik. Itu saya rasa pekerjaan rumah yang harus kita lihat supaya tidak terjadi kembali,” jelas dia.
Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan hampir 90 persen terdapat dugaan pelanggaran soal pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) di masa kampanye pilkada.
Dalam pelanggaran tersebut, banyak masyarakat yang melaporkan foto-foto beberapa paslon yang melakukan kampanye dengan tidak menerapkan Prokes. Laporan itu juga disertai link-link ke sumber informasi tertentu.
“Laporan warga minta hal ini di ‘take down’ karena menurut mereka itu adalah kampanye negatif. Hal ini juga yang perlu kita siasati ke depannya dengan ‘guideline’ atau strategi yang jelas,” kata Fritz.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Bawaslu daerah untuk berani menindak tegas pasangan calon (paslon) yang kedapatan melanggar ketentuan protokol kesehatan saat kampanye.
Terdapat juga sejumlah pelanggaran lain seperti politik uang hingga netralitas ASN.
“Kita jaga betul supaya pemilu ini berkualitas dan dilaksanakan di tengah pandemi. Ini yang pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita adalah bagian dari sejarah ini, mungkin pemilu yang selanjutnya tidak akan seperti ini,” ujar Tito dalam webinar bertajuk Pilkada Berintegritas 2020, Selasa (20 Oktober 2020).
