JAKARTA, Cobisnis.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan partainya terbuka untuk berdiskusi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai rencana pembahasan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR. Sikap tersebut disampaikan menyusul inisiatif PKS untuk menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi lain guna menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Ya, kami membuka ruang untuk dialog,” ujar Hasto kepada wartawan di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, dikutip Senin (26/10/2026).
Hasto turut menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah ketentuan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Ia menilai proses di balik putusan tersebut mengandung dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
“Itu [putusan MK] adalah upaya sengaja abuse of power, bukan hanya pelanggaran etik tapi itu adalah suatu bagian dari pelanggaran pidana yang mempergunakan hukum kekuasaan,” ujarnya.
Selain persoalan batas usia, Hasto juga mempertanyakan pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran. Ia menyampaikan pandangannya mengenai keberadaan ijazah SMA atau sederajat yang disebutnya sebagai salah satu persyaratan konstitusional.
“Di luar itu, kemudian ternyata juga dari aspek persyaratan minimum yang ditetapkan oleh konstitusi, adanya syarat ijazah SMA atau sederajat, ternyata Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya ijazah itu,” katanya.
Menurut Hasto, persoalan batas usia dan persyaratan pendidikan tersebut berkaitan dengan standar etika, moral, serta keteladanan yang harus dimiliki seorang pejabat publik.
“Ketika dua hal ini telah dilanggar, yaitu dari aspek usia dan juga pemenuhan syarat minimum untuk ijazah, maka ini sudah menyentuh aspek etika, moral, dan keteladanan seorang pejabat negara di muka publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, PDIP juga mempertimbangkan pandangan sejumlah guru besar yang telah menyampaikan kritik terkait persoalan etik tersebut. Hasto menilai isu itu turut menjadi tantangan bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“PDI Perjuangan juga mendengarkan masukan-masukan dari para guru besar yang juga sudah menyatakan sikapnya tentang pelanggaran etika yang sangat serius yang justru menjadi beban dari kepemimpinan Presiden Prabowo,” kata Hasto.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan rencana untuk berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR guna membahas kelanjutan polemik ijazah Gibran. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari penugasan Presiden PKS Al Muzammil Yusuf untuk menjajaki pandangan dan sikap fraksi lain.
“Presiden PKS menugaskan fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lainnya. Kita tentu perlu menjajaki pandangan dan sikap fraksi lainnya,” ucap Kholid saat dihubungi pada Selasa (20/10/2026).
Kholid menjelaskan, pembahasan tersebut perlu menyesuaikan agenda DPR yang sedang memasuki masa reses. Karena itu, waktu pelaksanaan komunikasi antarfaksi akan bergantung pada situasi dan jadwal persidangan berikutnya.
PKS menyatakan ingin menjadi penghubung aspirasi masyarakat terkait polemik ijazah Gibran agar persoalan tersebut dapat dibahas melalui DPR. Sementara itu, Al Muzammil Yusuf menilai putusan MK mengenai ijazah SMA wakil presiden dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola sistem pemilu, terutama terkait prinsip keadilan bagi masyarakat.
Hasto Soroti Penanganan Karhutla
Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan kawasan hutan yang terbakar tidak seharusnya dialihfungsikan menjadi perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit.
“Hutan-hutan yang terbakar atau oleh ulah pihak-pihak tertentu dipakai untuk pembukaan perkebunan, tidak boleh dikonversikan untuk perkebunan termasuk kelapa sawit,” ujar Hasto.
Ia turut mendorong pemulihan kawasan hutan melalui reboisasi serta penerapan moratorium hutan untuk mencegah kebakaran berulang. Menurutnya, pendekatan tersebut merujuk pada pengalaman dan praktik pengelolaan kehutanan yang pernah diterapkan oleh Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Hutan-hutan yang terbakar tersebut harus dilakukan reboisasi kembali,” sambungnya.
Selain pemulihan hutan, Hasto mengusulkan perencanaan tata ruang yang melibatkan masyarakat dalam gerakan reboisasi nasional. Program tersebut dinilai dapat mendukung pemulihan lingkungan sekaligus membuka peluang kerja bagi warga.
Hasto juga menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti merusak kawasan hutan. Menurutnya, sanksi yang konsisten diperlukan agar kerusakan lingkungan tidak terus berulang.
“Tanpa keadilan, tanpa ketegasan, tanpa suatu sanksi yang tegas bagi mereka yang telah merusak hutan-hutan kita, maka apa yang terjadi akan terus-menerus dilakukan. Dan ini sudah menyentuh marwah bangsa,” ujarnya.
Ia menambahkan, pencegahan karhutla perlu didukung penguatan badan penanggulangan bencana, keterlibatan relawan, serta modernisasi peralatan mitigasi. Hasto juga meminta perencanaan pencegahan kebakaran disiapkan secara menyeluruh setidaknya lima bulan sebelum musim kemarau.
“Ke depan setidak-tidaknya dalam waktu lima bulan sebelum musim kemarau, harus sudah dilakukan suatu perencanaan-perencanaan yang komprehensif untuk mencegah kebakaran hutan yang telah menurunkan marwah kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta memiliki harga diri,” ujar Hasto.
