Jakarta, Cobisnis.com – Sektor kesehatan memegang peran penting sebagai salah satu tantangan utama yang harus diselesaikan oleh bangsa ini. Menteri Kesehatan sebagai nakhoda harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pembangunan kesehatan. Peran organisasi profesi, institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, serta lembaga pemerintah lainnya sangat vital dalam pencapaian tujuan tersebut.
Namun, pada tahun 2024, kerja sama antara Kementerian Kesehatan dan para pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan dinilai belum berjalan optimal. Seluruh stakeholder sebenarnya telah berkontribusi dalam pembangunan kesehatan dan memberikan masukan terbaik untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan di Indonesia.
Kontribusi PB Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia (PB PGI)
PB PGI turut berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan, khususnya di bidang saluran cerna, melalui berbagai upaya berikut:
1. Continuing Medical Education (CME):
Meningkatkan kapasitas dokter umum, spesialis, dan subspesialis di bidang gastroenterologi melalui pelatihan berkelanjutan.
2. Penelitian Multisenter dan Uji Klinis:
Melaksanakan riset yang melibatkan berbagai pusat penelitian untuk menghasilkan data berbasis bukti (evidence-based).
3. Edukasi Masyarakat:
Melakukan edukasi langsung kepada masyarakat melalui seminar, webinar, dan media sosial.
4. Pembaruan Konsensus Medis:
Membuat panduan medis terbaru berdasarkan bukti ilmiah (evidence-based) bagi tenaga medis di seluruh Indonesia.
5. Kontribusi dalam Regulasi Obat dan Teknologi Kedokteran:
Mengirimkan pakar ke BPOM untuk memberikan pandangan ahli terkait obat-obatan baru.
Aktif dalam usulan Health Technology Assessment (HTA).
Berkontribusi dalam penyusunan formularium obat nasional.
Evaluasi Transformasi Kesehatan
Kementerian Kesehatan telah berupaya melaksanakan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 beserta turunannya, seperti PP No. 28 Tahun 2024. Namun, implementasinya dinilai belum mulus dan cenderung terburu-buru, sehingga berpotensi mengabaikan pencapaian sebelumnya. Kendala utama dalam pelaksanaan transformasi kesehatan, khususnya enam pilar utama—layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, dan teknologi kesehatan—adalah masalah implementasi, pemerataan, dan evaluasi berkelanjutan.
Selain itu, ego sektoral yang masih kuat menjadi hambatan dalam kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan pelaku kesehatan. Salah satu solusi yang dapat dioptimalkan adalah penerapan Academic Health System (AHS) yang telah dirintis sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. AHS mampu menyatukan peran Kementerian Kesehatan, rumah sakit vertikal, institusi pendidikan, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Melalui konsep AHS, beberapa manfaat yang diharapkan meliputi:
Efisiensi pembiayaan kesehatan.
Pemerataan distribusi tenaga kesehatan.
Peningkatan penelitian kesehatan inovatif.
Optimalisasi upaya pencegahan penyakit.
Kemandirian dalam Produksi Kesehatan
PB PGI mendorong peningkatan kemandirian nasional dalam pembuatan obat, vaksin, dan alat kesehatan. Beberapa produk farmasi lokal bahkan telah diterima di negara tetangga. Selain itu, perlu adanya regulasi yang kuat untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor, khususnya alat kesehatan, serta mendorong penggunaan inovasi lokal yang berkualitas.
Belajar dari negara-negara Asia seperti India, Tiongkok, Turki, Korea Selatan, dan Jepang, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan produksi alat kesehatan berteknologi tinggi. Saat ini, misalnya, aksesori untuk tindakan endoskopi saluran cerna sebagian besar masih diimpor. Praktisi klinis tentu akan mendukung penggunaan produk dalam negeri jika kualitasnya memenuhi standar.
Harapan untuk Indonesia Sehat
Harapan untuk Indonesia yang lebih sehat selalu ada. Namun, diperlukan komunikasi dan kolaborasi yang lebih intensif antara profesi kedokteran, institusi pendidikan kesehatan, pemerintah, dan masyarakat. Dengan sinergi ini, ketertinggalan Indonesia dalam pembangunan kesehatan dapat dikejar, sehingga tercapai target pembangunan kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, FACP, FACG
Ketua PB PGI 2023–2026
