JAKARTA, Cobisnis.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan RI, yang digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). Penyerahan ini merupakan hasil dari pengungkapan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dalam mengembalikan kerugian negara. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dijalankan dengan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, terutama bagi rakyat kecil.
“Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu. Harta yang didapat dengan mengorbankan rakyat adalah harta haram, rezeki yang tidak baik dan ujungnya akan membawa ketidakbaikan bagi siapapun,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya integritas aparat penegak hukum agar tidak tebang pilih dalam menjalankan tugas. “Penegak hukum harus punya hati. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim dan jahat. Orang kecil harus dibela dan dibantu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden menilai penyerahan uang pengganti senilai Rp13,25 triliun ini sebagai momentum positif sekaligus refleksi satu tahun masa pemerintahannya. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga serta mengelola kekayaan nasional dengan tanggung jawab dan keberanian. “Bangsa Indonesia sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik dan berani, Indonesia akan cepat bangkit,” pungkasnya.
TNI turut berperan dalam mendukung pengamanan kegiatan di Kejaksaan Agung, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penyitaan, hingga pengamanan barang bukti. Dukungan ini menjadi bentuk komitmen TNI dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Sebagai penjaga kedaulatan negara, TNI akan terus bersinergi dengan lembaga negara lainnya demi memastikan kekayaan bangsa dikelola untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
