Cobisnis.com – OVO membuka akses permodalan kepada UMKM dengan menyediakan layanan pinjaman yang ditujukan khusus bagi UMKM. Langkah ini diambil di tengah pandemi Covid-19 sebagai upaya meningkatkan inklusi keuangan digital.
“Di Indonesia masih banyak orang yang belum percaya untuk meminjam uang dari layanan keuangan digital, tidak terkecuali para pelaku UMKM,” kata VP Lending OVO, Natasha Ardiani, di Jakarta, Selasa (27 Oktober 2020).
Minim pengetahuan dan literasi membuat pelaku UMKM lebih suka untuk meminjam uang ke saudara, tetangga, bank, bahkan rentenir. Tidak sedikit yang lebih memilih untuk menggadaikan barang ke industri gadai.
Sebanyak 77% orang Indonesia masih ‘tidak memiliki rekening bank (unbanked)’ atau ‘belum secara maksimal melakukan transaksi keuangan (underbanked)’
Sementara layanan keuangan digital memberikan banyak kemudahan saat peminjaman, lebih transparan, lebih mudah diakses dan lebih terjangkau. Saat ini jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 64,2 juta dengan daya serap mencapai 97% tenaga kerja dunia usaha di Indonesia.
“Lebih dari 70% pelaku UMKM tidak dapat mengakses pinjaman modal,” jelas Natasha.
OVO, kata dia, ingin membuat suatu layanan keuangan pinjam-meminjam yang transparan, mudah diakses, dan juga terjangkau untuk seluruh masyarakat. Menurut Natasha hal ini sangat penting agar peran dan tanggung jawab pemberi pinjaman dan peminjam jelas dan sesuai aturan yang berlaku.
“Daripada kita pinjam ke keluarga, tetangga atau rentenir, terms & conditions-nya sering kali tidak jelas. Sementara pinjam ke bank harus buka tabungan dan punya histori transaksi perbankan dahulu,” ujarnya.
Kolaborasi dengan Pemerintah
Cara lain yang dilakukan OVO untuk meningkatkan inklusi keuangan digital adalah dengan banyak menjalin kerjasama dalam program-program pemerintah. Misalnya, OVO saat ini menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan insentif Kartu Prakerja yang pada sudah menjangkau lebih dari 1,3 juta penerima manfaat.
OVO juga melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat tentang keuangan digital. Sebab, OVO menyadari diperlukannya kerja sama antara pemerintah dan pelaku industri keuangan guna menciptakan dan menggerakkan masyarakat non-tunai atau cashless society.
“Penyaluran insentif Kartu Prakerja secara digital membuat masyarakat semakin terbiasa dengan cara penggunaan dan fitur-fitur OVO,” ujar Natasha.
OVO juga ingin berkontribusi menyukseskan program pemerintah dan BUMN, terlebih dengan situasi pandemi yang menyebabkan banyak program membutuhkan infrastruktur digital.
“Kebutuhan akan layanan keuangan digital benar-benar meningkat, sehingga OVO dan penyedia layanan keuangan digital lainnya dituntut untuk terus beradaptasi dan memprioritaskan kecepatan, keamanan dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.”
Peluang keuangan digital Indonesia saat ini hampir sama seperti saat wabah virus SARS merebak di China 18 tahun silam. Pada saat itu, pemerintah China berhasil mengubah kebiasaan masyarakat mereka untuk beralih ke keuangan digital dalam aktivitas pembayaran mereka sehari-hari.
