JAKARTA, Cobisnis.com – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi gelombang kritik politik setelah muncul laporan yang menyebut dirinya menerima peringatan sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Laporan tersebut menyatakan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) telah memperingatkan Netanyahu mengenai kemungkinan operasi besar Hamas beberapa hari sebelum serangan terjadi.
Namun, Kantor Perdana Menteri Israel langsung membantah informasi tersebut. Pihak Netanyahu menyebut laporan itu sebagai “kebohongan mutlak”. Meski begitu, kontroversi ini segera memicu reaksi keras dari kubu oposisi. Apalagi, pemilu Israel dijadwalkan berlangsung kurang dari dua bulan lagi.
Empat pemimpin partai oposisi, yakni Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman, dan Yair Golan, mengeluarkan pernyataan bersama yang jarang terjadi.
Mereka mendesak penyelidikan menyeluruh dan segera terhadap dugaan kegagalan kepemimpinan Netanyahu menjelang serangan Hamas. Selain itu, para pemimpin oposisi menilai publik berhak mengetahui informasi yang sebenarnya terkait peringatan tersebut.
“Publik Israel berhak tahu apa yang diketahui Netanyahu, kapan ia mengetahuinya, mengapa ia tidak memberi tahu lembaga keamanan, dan mengapa ia tidak bertindak untuk melindungi warga sipil Israel,” bunyi pernyataan bersama mereka.
Sementara itu, kubu oposisi menilai laporan terbaru tersebut menambah daftar dugaan peringatan yang sebelumnya tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Di sisi lain, pendukung Netanyahu menegaskan belum ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Mereka juga menilai isu itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang pemilu.
Karena itu, perdebatan mengenai tanggung jawab pemerintah atas serangan Hamas kembali menjadi sorotan utama dalam politik Israel. Isu tersebut diperkirakan akan terus memengaruhi dinamika kampanye hingga hari pemungutan suara.
