JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah mengusulkan anggaran operasional dan pemeliharaan (Operation and Maintenance/O&M) Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp585 miliar dalam APBN 2027. Nilai itu naik Rp100 miliar dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp485 miliar.
Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai biaya tersebut menjadi konsekuensi karena IKN merupakan aset negara. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh fasilitas di kawasan tersebut dimanfaatkan secara optimal.
Menurut Wijayanto, pemerintah dapat mempercepat pemanfaatan IKN sebagai pusat pendidikan atau pusat pemerintahan di Kalimantan Timur. Langkah itu dinilai dapat meningkatkan fungsi aset yang telah dibangun.
Namun, ia menilai prospek IKN sebagai ibu kota negara masih menghadapi tantangan. Di sisi lain, realisasi investasi swasta juga belum mencapai target awal.
Wijayanto menyebut kebutuhan investasi IKN mencapai sekitar Rp466 triliun. Sementara itu, investasi swasta yang telah masuk baru sekitar Rp72 triliun atau sekitar 15 persen dari total kebutuhan.
Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menjelaskan kenaikan anggaran terjadi karena jumlah aset yang dikelola terus bertambah. Selain itu, sejumlah bangunan telah selesai dibangun dan diserahterimakan kepada Otorita IKN.
Troy mengatakan anggaran operasional dan pemeliharaan bertujuan menjaga kualitas serta keandalan aset negara. Karena itu, Otorita IKN menyusun kebutuhan anggaran secara terukur.
Selain anggaran perawatan, Otorita IKN juga mengusulkan tambahan dana untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur pemerintahan. Meski begitu, Troy menegaskan pengelolaan anggaran tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
