JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah Aceh mengungkap adanya dugaan penjarahan terhadap kendaraan milik warga yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Informasi tersebut mencuat setelah ramai dibicarakan di media sosial dan disampaikan langsung oleh masyarakat.
Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyebut laporan penjarahan diterima dari sejumlah lokasi yang sebelumnya terendam banjir. Kendaraan warga yang ditinggalkan sementara diduga menjadi sasaran pihak tidak bertanggung jawab.
Fenomena ini menambah beban korban banjir yang masih berupaya memulihkan kondisi pascabencana. Selain kehilangan tempat tinggal dan harta benda, sebagian warga kini harus menghadapi risiko kehilangan kendaraan.
Pemerintah daerah menilai situasi tersebut tidak bisa dianggap sepele. Penjarahan dinilai berpotensi memperburuk kondisi sosial dan rasa aman masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Pemprov Aceh mengimbau pemilik kendaraan agar segera mengamankan aset mereka. Jika belum memungkinkan, warga diminta berkoordinasi dengan masyarakat sekitar untuk meminimalkan risiko kehilangan.
Selain itu, aparat penegak hukum diminta memperketat pengawasan, khususnya terhadap angkutan yang membawa kendaraan bekas banjir. Pemeriksaan difokuskan pada kendaraan yang keluar dari wilayah Aceh.
Langkah ini dinilai penting untuk menutup celah distribusi kendaraan hasil jarahan. Pemerintah menegaskan bahwa penanganan pascabencana harus disertai pengamanan aset warga.
Di sisi lain, masyarakat juga diminta berperan aktif. Warga diimbau segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan di sekitar lokasi terdampak banjir.
Pemerintah Aceh menekankan bahwa solidaritas sosial sangat dibutuhkan di tengah situasi darurat. Aksi penjarahan dinilai mencederai nilai kemanusiaan dan kebersamaan.
Upaya pengawasan dan pelaporan diharapkan mampu mencegah kejadian serupa terulang. Pemprov Aceh berkomitmen terus memantau perkembangan di lapangan bersama aparat terkait.
