JAKARTA, Cobisnis.com – Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap tiga kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkotika di wilayah Samudra Pasifik bagian timur pada Senin (15/12). Serangan tersebut menewaskan delapan orang, menurut keterangan Komando Selatan Amerika Serikat (US Southern Command/SOUTHCOM).
Dalam pernyataannya di media sosial X, SOUTHCOM menyebut serangan dilakukan atas arahan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth. Operasi yang dijalankan oleh Joint Task Force Southern Spear itu menyasar kapal-kapal yang dioperasikan oleh organisasi yang ditetapkan sebagai kelompok teroris dan berada di perairan internasional. Intelijen AS menyatakan kapal-kapal tersebut melintasi jalur yang dikenal sebagai rute utama perdagangan narkoba di Pasifik timur dan tengah melakukan aktivitas penyelundupan.
Dengan serangan terbaru ini, total korban tewas dalam operasi militer terhadap kapal-kapal yang dicurigai sebagai pengangkut narkoba telah mencapai sedikitnya 95 orang. Kampanye tersebut diberi nama Operation Southern Spear, yang menurut pemerintahan Presiden Donald Trump bertujuan menekan jaringan perdagangan narkotika lintas negara. Sebelumnya, pada 4 Desember, militer AS juga menyerang sebuah kapal serupa di Pasifik timur yang menewaskan empat orang.
Namun, rangkaian serangan ini memicu semakin banyak pertanyaan dan kritik. Pemerintahan Trump telah memberi tahu Kongres bahwa Amerika Serikat kini berada dalam kondisi “konflik bersenjata” melawan kartel narkoba, yang diklaim dimulai sejak serangan pertama pada 2 September lalu. Pada hari yang sama, militer AS bahkan melakukan serangan lanjutan terhadap kapal di Karibia setelah serangan awal tidak menewaskan seluruh awak. Sejumlah anggota parlemen Demokrat dan pakar hukum menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum perang.
Pemimpin Minoritas Senat AS dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, mengatakan bahwa seluruh senator akan menerima pengarahan khusus terkait serangan tersebut pada Selasa. Pengarahan itu dijadwalkan dihadiri Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Schumer menegaskan bahwa rakyat Amerika berhak mendapatkan pengawasan dan transparansi atas kebijakan ini.
Selain itu, Rubio dan Hegseth juga dijadwalkan memberikan pengarahan tertutup kepada anggota DPR AS. Pemerintah menyebut para korban tewas sebagai “kombatan ilegal” dan mengklaim memiliki kewenangan melakukan serangan mematikan tanpa proses peninjauan yudisial, berdasarkan temuan rahasia Departemen Kehakiman AS.
Operasi militer ini juga merupakan bagian dari tekanan yang lebih luas terhadap Venezuela. Dalam beberapa bulan terakhir, AS telah mengerahkan ribuan pasukan dan satu kelompok kapal induk ke kawasan Karibia, serta berulang kali melontarkan ancaman terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pekan lalu, Washington juga mengumumkan sanksi baru terhadap perusahaan pelayaran dan kapal yang dituduh membantu ekspor minyak Venezuela, sehari setelah AS menyita sebuah tanker yang dikenai sanksi di lepas pantai negara tersebut.
